Kemenperin Bantu IKM Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gati Wibawaningsih, Direktorat Jenderal (Dirjen) Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia saat ditemui di konfrerensi pers Entrepreneurs Organization Womenpreneur Award (EOWA) 2020 di Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu 4 Desember 2019. TEMPO/Silvy Riana Putri

    Gati Wibawaningsih, Direktorat Jenderal (Dirjen) Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia saat ditemui di konfrerensi pers Entrepreneurs Organization Womenpreneur Award (EOWA) 2020 di Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu 4 Desember 2019. TEMPO/Silvy Riana Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian mendorong sektor industri kecil menengah (IKM) bisa berperan serta sebagai penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

    Langkah tersebut tersirat dalam partisipasi Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Gerakan ini merupakan salah satu program pemerintah untuk sektor UMKM, khususnya di masa pandemi Covid-19.

    “Sejalan upaya tersebut, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM binaan agar dapat mendaftar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dapat melakukan proses verifikasi secara online, terutama selama masa pandemi,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Januari 2020.

    Gati mengatakan pelaku IKM memiliki potensi untuk terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Oleh karena itu, guna mendukung Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk UMKM, Kemenperin mendaftarkan paket-paket pengadaan yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2020.

    Dari 15 satuan kerja yang ada di Kemenperin, terdapat total 31 paket yang terdiri dari jenis pengadaan barang sebanyak 14 paket, jasa lainnya 16 paket, serta jasa konsultan sebanyak 1 paket. “Dengan adanya gerakan ini, kami dapat memprioritaskan belanjanya pada produk IKM. Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19, gerakan ini menjadi momentum baik dalam rangka memulihkan sektor IKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Gati.

    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga mengembangkan sistem LPSE dalam rangka meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan langsung. Terkait hal ini, LKPP juga menyediakan LPSE untuk pelaku UMKM, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi pelaku IKM agar mendapatkan akun SPSE dan memastikan mereka dapat menginput data kualifikasi atau profil pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

    “Kami juga akan mendorong agar pelaku IKM dapat teregistrasi dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan menggunakan paket-paket pengadaan langsung bagi penyedia jasa mikro dan kecil,” ucapnya.

    Gati optimistis, dengan keberpihakan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia akan memiliki banyak pelaku IKM yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global. “Kami meyakini, masyarakat Indonesia memilih produk lokal adalah karena kecintaan dan kualitas produknya. Untuk itu, mari kita semua juga turut mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” tutur dia.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.