Komisaris BUMN Disebut Rangkap Jabatan, BPK: Sudah Pensiun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian BUMN Gelar Konferensi Pers Lewat Medsos.

    Kementerian BUMN Gelar Konferensi Pers Lewat Medsos.

    TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, mengatakan pejabat yang berstatus sebagai komisaris di perusahaan BUMN telah pensiun dari lembaga audit sejak 2017. Pernyataan ini ia ungkapkan untuk menanggapi temuan Ombudsman RI tentang adanya petinggi BPK yang merangkap jabatan menjadi bos di perusahaan pelat merah.

    “Ada empat (pejabat BPK) dan semuanya sudah pensiun. Pensiun sejak 2017. Ombudsman RI belum konfirmasi saat rilis (temuan),” tutur Achsanul dalam pesan pendek kepada Tempo, Senin, 29 Juni 2020.

    Ketua BPK Agung Firman Sampurna melalui Tim Humas dan Kerja Sama Internasional BPK juga telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar dobel jabatan tersebut. Melalui lembar pernyataannya, Agung menyatakan tidak ada satu pun pejabat atau pegawai aktif di BPK yang menjadi komisaris di BUMN atau BUMD.

    “BPK perlu menjelaskan terdapat pegawai berstatus pensiunan BPK dan pegawai berstatus dipekerjakan di Kementerian yang menjabat Komisaris BUMN saat ini,” tuturnya.

    BPK pun, ujar dia, telah memiliki aturan terkait kode etik tentang rangkap jabatan yang termaktub dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018. Meski demikian, lembaga audit meminta masyarkat untuk melaporkan kepada Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) BPK seandainya terdapat pegawai yang memang melanggar prinsip tersebut.

    Laporan ini bisa disampaikan melalui situs resmi BPK www.bpk.go.id. Masyarakat juga dapat menyerahkan kepada sekretariat MKKE melalui surat elektronik ke alamat itama.pi@bpk.go.id.

    Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, sebelumnya menyatakan ada personel Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga BPK yang menjadi komisaris di perusahaan pelat merah. "Apakah kita masih mau argumen bahwa kita negara yang bisa menjaga etika, bahkan lembaga penegak hukum dan pengawas pun jadi komisaris," ujar Alamsyah dalam konferensi video, 28 Juni 2020.  

    Alamsyah mengaku tidak mengerti urgensi dari penunjukan personel lembaga pengawas dan penegak hukum tersebut di jajaran komisaris perseroan. Ia yakin ada alasan di balik penunjukkan tersebut. Untuk itu, ia mengatakan bakal menanyakan langsung kepada Kementerian BUMN terkait kondisi tersebut.

    Berdasarkan data instansi non kementerian asal para komisaris yang terindikasi rangkap jabatan pada 2019, Ombudsman mencatat 27 orang berasal dari TNI, 13 orang dari Polri, 12 orang dari Kejaksaan. Kemudian, 11 orang dari Pemerintah Daerah dan 10 orang dari Badan Intelijen Negara. 

    Selanjutnya, 10 orang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 6 orang dari Kantor Presiden atau Kantor Wakil Presiden, dan Kantor Staf Presiden, 4 orang dari BPK, serta 19 dari instansi lainnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.