Penyerapan Anggaran Kesehatan Lambat, Sri Mulyani Mengaku Dilema

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menghadiri  Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Menhub jatuh sakit dengan gejala tifus serta memiliki riwayat asma. Instagram/@Sekretariat.kabinet

    Dari kiri Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menghadiri Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Menhub jatuh sakit dengan gejala tifus serta memiliki riwayat asma. Instagram/@Sekretariat.kabinet

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ihwal faktor penyebab lambatnya realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan dampak virus Corona atau Covid-19. Menurutnya, sistem birokrasi di Indonesia menuntut para birokrat, untuk tidak sembarangan dalam mengeksekusi anggaran. 

    "Biasanya yang berniat baik paling khawatir, kalau memang niat maling tetap saja kerja keras, kalau baik sangat hati-hati dan menjadi dilema kami," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 29 Juni 2020.

    Dia mengatakan lambatnya proses tersebut menjadi alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Kegeraman itu, kata dia, adalah untuk meyakinkan jajarannnya berani mengambil sikap tegas dan cepat di tengah masa krisis seperti saat ini.

    Hal itu juga, menurutnya yang menjadi dasar Jokowi menerbitkan aturan yang mendukung kementerian atau lembaga agar yakin bertindak tegas dan cepat. Seperti contohnya, kata dia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

    "Presiden ingin saat krisis lakukan langkah-langkah beyond, agar tidak jadi masalah akuntabilitas itu trade off-nya, maka apa aturan apa yang bisa distrech pokoknya kami tidak ada dana ke-pending," ujarnya.

    Jokowi, kata dia, juga selalu melibatkan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepolisian, hingga Kejaksaan Agung untuk meyakinkan jajaran bahaa proses penganggaran sesuai kaidah hukum.

    Adapun dia mengatakan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk sektor kesehatan baru terserap sebesar 4,68 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 87,5 triliun.

    Sedangkan serapan anggaran PEN untuk perlindungan sosial sudah mencapai 34,06 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 203 triliun. Untuk insentif dunia usaha, kata dia, alokasi yang disiapkan sebesar Rp 120,6 triliun atau baru terserap 10,14 persen.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.