TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ihwal faktor penyebab lambatnya realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan dampak virus Corona atau Covid-19. Menurutnya, sistem birokrasi di Indonesia menuntut para birokrat, untuk tidak sembarangan dalam mengeksekusi anggaran.
"Biasanya yang berniat baik paling khawatir, kalau memang niat maling tetap saja kerja keras, kalau baik sangat hati-hati dan menjadi dilema kami," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 29 Juni 2020.
Dia mengatakan lambatnya proses tersebut menjadi alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Kegeraman itu, kata dia, adalah untuk meyakinkan jajarannnya berani mengambil sikap tegas dan cepat di tengah masa krisis seperti saat ini.
Hal itu juga, menurutnya yang menjadi dasar Jokowi menerbitkan aturan yang mendukung kementerian atau lembaga agar yakin bertindak tegas dan cepat. Seperti contohnya, kata dia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.
"Presiden ingin saat krisis lakukan langkah-langkah beyond, agar tidak jadi masalah akuntabilitas itu trade off-nya, maka apa aturan apa yang bisa distrech pokoknya kami tidak ada dana ke-pending," ujarnya.
Jokowi, kata dia, juga selalu melibatkan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepolisian, hingga Kejaksaan Agung untuk meyakinkan jajaran bahaa proses penganggaran sesuai kaidah hukum.
Adapun dia mengatakan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk sektor kesehatan baru terserap sebesar 4,68 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 87,5 triliun.
Sedangkan serapan anggaran PEN untuk perlindungan sosial sudah mencapai 34,06 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 203 triliun. Untuk insentif dunia usaha, kata dia, alokasi yang disiapkan sebesar Rp 120,6 triliun atau baru terserap 10,14 persen.
HENDARTYO HANGGI
