BPK: Kasus Jiwasraya Tak Hanya Rugikan Negara, tapi Perekonomian

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna mengatakan dampak yang ditimbulkan dari kasus dugaan megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya tak hanya akan merugikan negara. Dalam skala lebih besar, perkara ini dimungkinkan dapat berefek terhadap kerugian perekonomian nasional.

“Mengingat besar dan masifnya kasus, tidak tertutup kemungkinan akan menyebabkan kerugian perekonomian. Bukti-bukti secara umum masih terus dihimpun,” tutur Agung dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020.

Sejatinya, tutur Agung, lembaga telah berencana untuk menghitung adanya kerugian terhadap perekonomian yang timbul akibat skandal asuransi negara ini. Namun, BPK mempertimbangkan pelbagai aspek yuridis sehingga langkah yang dilakukan pun baru sebatas perhitungan kerugian negara atau PKN.

Ke depan, seandainya Kejaksaan Agung ingin mengembangkan penyelidikannya, Agung menyatakan BPK terbuka terhadap audit tersebut. Adapun audit terhadap kemungkinan kerugian dalam skala perekonomian ini bukan audit terpisah dari audit yang dilakukan lembaga sebelumnya.

BPK saat ini tengah merampungkan audit investigasi terkait kinerja Jiwasraya pada periode 2008-2018. Berdasarkan temuan sebelumnya, BPK menyatakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 16,9 triliun yang ditimbulkan akibat adanya dugaan tindak rasuah.

Agung memastikan audit investigasi akan kelar pada akhir tahun 2020. Saat ini, lingkup jangkauan audit Jiwasraya telah dilakukan dengan lebih skala luas. Upaya itu dilakukan untuk mengungkap konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara utuh, mulai kelembagaan Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan, otoritas bursa, Kementerian BUMN, hingga BUMN yang terkait dengan kasus dugaan mega-korupsi itu.

Dia  berharap, audit ini membawa perubahan sistemis bagi layanan asuransi jiwa sehingga dapat melindungi nasabah dari risiko kecurangan. Di samping itu, audit diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan terdapat perusahaan-perusahaan pelat merah tertentu yang terkait dengan kasus Jiwasraya. Berdasarkan penelaahan sementara, ia melihat ada BUMN yang bertransaksi dengan Jiwasraya dalam proses investasi. Keterlibatan BUMN ini turut menutup permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan asuransi negara.

 “Kami ingin melihat kondisi sebenarnya dan apa pengaruhnya dari aktivitas tersebut pada perekonomian secara keseluruhan, dalam hal ini pasar modal,” tutur Agus dalam acara yang sama.






Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

7 hari lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

8 hari lalu

Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan Indonesia memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi perekonomian global yang bergejolak.


Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

8 hari lalu

Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

Di tengah perekonomian global yang masih bergejolak, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan ada risiko stagflasi, bahkan resflasi.


Transaksi Ekonomi Digital Indonesia 2030 Diprediksi US$ 360 M, Tumbuh 73 Persen

9 hari lalu

Transaksi Ekonomi Digital Indonesia 2030 Diprediksi US$ 360 M, Tumbuh 73 Persen

Transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan sebesar US$ 360 miliar pada tahun 2030.


Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

11 hari lalu

Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Tekanan pada inflasi diperkirakan masih tinggi, terutama pada akhir tahun, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan tahun baru.


Airlangga Pantau Harga dan Stok Pangan di Kalimantan Barat, Antisipasi Inflasi Akhir Tahun

13 hari lalu

Airlangga Pantau Harga dan Stok Pangan di Kalimantan Barat, Antisipasi Inflasi Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pemantauan langsung terhadap harga dan ketersediaan pasokan sejumlah komoditas pangan


Kekayaan Qatar Bersumber dari Minyak dan Gas

13 hari lalu

Kekayaan Qatar Bersumber dari Minyak dan Gas

Tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar tergolong negara yang kaya minyak dan gas


Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

15 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Upaya Antam Jaga Alam dan Tingkatkan Perekonomian Cisangku

15 hari lalu

Upaya Antam Jaga Alam dan Tingkatkan Perekonomian Cisangku

Program PEPELING Cisangku selain merestorasi kawasan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya.


Airlangga Beri Data Industri Otomotif Dongkrak Ekonomi Indonesia

15 hari lalu

Airlangga Beri Data Industri Otomotif Dongkrak Ekonomi Indonesia

Car ratio Indonesia masih rendah, yaitu 99 mobil per 1.000 penduduk. Menurut Airlangga industri otomotif masih berpotensi besar untuk tumbuh.