TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan utang pemerintah kepada perseroan sebetulnya sudah menembus Rp 96,503 triliun.
Namun dari total piutang tersebut, Nicke menuruturkan, pemerintah baru membayarkan sebanyak Rp 45 triliun untuk tahun ini. "Maka masih ada sisa itu Rp 51,503 triliun," kata Nicke saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Senin 29 Juni 2020.
Dari total piutang sebanyak Rp 90,503 triliun, Nicke mengatakan, berasal dari kompensasi selisih harga jual eceran (HJE) yang merupakan penugasan pemerintah dalam memberikan subsidi BBM solar dan premium.
Adapun rincian piutang tersebut berasal dari tiga tahun belakangan, yakni 2017 mencapai Rp 20,7 triliun, kemudian tahun 2018 sebesar Rp 44,8 triliun, dan tahun 2019 sebanyak Rp 30,8 triliun. Sehingga total utang pemerintah kepada pemerintah sebanyak Rp 96,5 triliun.
Nicke menuturkan, pemerintah telah berkomitmen untuk melunasi utang tersisa tersebut dengan menyicilnya selama dua tahun ke depan. "Alokasinya (pembayaran utang) sudah masuk juga di Kementerian Keuangan," ucapnya.
Lebih jauh, Nicke mengungkapkan, bahwa dari sisi penjualan BBM yang mendapatkan kompensasi tersebut volumenya sudah diverifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan jumlah angkanya sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dan juga sudah disetujui Kementerian Keuangan, jadi tinggal pembayarannya aja," ucap Nicke.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp 108 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan utang yang sudah terjadi sejak 2017.
"Dari total rincian dana pemerintah sebesar Rp 143,6 triliun kepada BUMN, 75 persen atau Rp 108 triliun adalah pencairan utang pemerintah yang memang kita ketahui itu sejak 2017," kata Erick dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 9 Juni 2020.
Menurutnya, jumlah utang pemerintah itu, terbagi untuk PLN Rp 48,6 triliun, lalu BUMN Karya ada Rp 12,16 triliun, KAI Rp 300 miliar, KAEF (Kimia Farma) Rp 1 triliun, Bulog Rp 560 miliar, Pertamina Rp 40 triliun, dan Pupuk Indonesia Rp 6 triliun.
Erick menuturkan utang pemerintah kepada PLN, Pertamina dan pupuk merupakan subsidi jatuh tempo yang masih belum terbayarkan. Sedangkan untuk BUMN karya, utangnya LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) atas pembebasan lahan yang jalan tol yang sudah jadi.
Eko Wahyudi l Hendartyo Hanggi
