Bantah Lindungi Grup Bakrie di Kasus Jiwasraya, BPK: Ini Lucu

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agung Firman Sampurna. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Agung Firman Sampurna. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menampik tudingan yang menyatakan lembaga audit keuangan itu melindungi Group Bakrie milik Aburizal Bakrie dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dugaan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh terdakwa perkara Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro alias Benny Tjokro.

    “Ini menjadi lucu jika dikatakan bahwa BPK atau Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK melindungi pihak tertentu. Sebab, BPK menghitung PKN (perhitungan kerugian negara) setelah konstruksi perbuatan melawan hukumnya dan tersangka ditetapkan oleh Kejaksaaan Agung,” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020.

    Dalam sidang di Kejaksaan Agung pada 24 Juni lalu, Benny Tjokro membuka keterlibatan kelompok usaha milik keluarga Aburizal Bakrie. Dia juga menuding BPK melindungi keterlibatan grup taipan itu dan meminta masyarakat membantu membuka kasus ini.

    Majalah Tempo edisi 7 Maret 2020, menyebut sembilan anggota BPK terbelah mengenai perlu atau tidaknya menelisik dugaan kerugian negara dalam transaksi gadai saham yang melibatkan sejumlah perusahaan di grup Bakrie. Tiga sumber auditor dan penegak hukum yang mengetahui detail pemeriksaan kasus ini mengungkapkan, investasi Jiwasraya sedikitnya tersangkut di sepuluh perusahaan kelompok Bakrie.

    Lebih jauh Agung menjelaskan, BPK melakukan perhitungan kerugian negara alias PKN berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum yang ditetapkan Kejaksaan. Adapun PKN ini merupakan dukungan dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

    “Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya, PKN dilakukan dengan syarat, penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Dalam tahap tersebut, tersangka sudah ditetapkan oleh aparat penegak hukum,” tuturnya. Sejalan dengan itu, Agung menyebut PKN dilakukan berdasarkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan aparatur.

    Dengan begitu, secara prosedur, PKN dilakukan oleh BPK setelah Kejaksaan mengajukan permintaan. Proses ini diikuti dengan ekspose atau gelar perkara. Dari ekspose yang digelar, BPK mengambil kesimpulan bahwa konstruksi melawan hukum terpenuhi dan didukung oleh bukti yang kuat.

    Atas tudingan itu, BPK berniat melaporkan Benny Tjokro ke pihak Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan akan disampaikan pada Senin siang, 29 Juni 2020.

    MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.