Tandatangan Sri Mulyani Paling Penting dalam Penanganan Covid-19?

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengkiuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2019 serta Laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengkiuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2019 serta Laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Agus Joko Pramono mengatakan ada dua sosok yang paling penting terkait penanganan wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia: Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    "Bu Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia ini orang yang tanda-tangannya paling penting di negeri ini agar kita bisa melewati pandemi Covid-19," katanya dalam acara webinar Business Talk Series yang dikelar Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB), Sabtu, 27 Juni 2020.

    Dia mengatakan kedua pimpinan otoritas fiskal dan moneter tersebut memegang peranan yang sangat vital dalam periode saat ini.

    Pasalnya, Covid-19 telah melahirkan krisis kesehatan dan ekonomi dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya, pemerintah dan bank sentral harus berkejaran dengan waktu untuk mengambil kebijakan.

    Karena kejadian luar biasa (extra ordinary) akibat virus corona, Agus mengatakan telah terjadi banyak kewenangan pengelolaan negara yang menganulir aturan sebelumnya.

    "Krisis kesehatan dan ekonomi collide [bersatu]. Kalau pemerintah enggak ambil kebijakan sekarang, orang bukan cuma enggak bisa makan tetapi nyawa juga terancam," katanya.

    Dia mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Perppu 2 Tahun 2020 yang akhirnya disahkan menjadi UU 2 Tahun 2020 tentang penanganan wabah Corona. Menurutnya, penerbitan dasar hukum di saat krisis merupakan langkah yang berani dan keharusan agar proses bisnis bernegara tetap berjalan.

    Dia menegaskan BPK siap menerapkan strategi pemeriksaan yang disebut audit universe yang telah disesuaikan dengan situasi krisis saat ini.

    "Kami siapkan risiko dan mitigasi, misalnya model operasional, integritas, keuangan, dan kepatuhan hukum, dalam kondisi force major," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.