Menteri Perhubungan Apresiasi Protokol Kesehatan di Bandara YIA

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau Bandara Internasional Yogyakarta. Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau Bandara Internasional Yogyakarta. Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi PT Angkasa Pura I yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, Bandara Internasional Yogyakarta melayani pengguna jasa penerbangan pada masa pandemi Covid-19.

    "Penerapan protokol kesehatan di bidang jasa penerbangan harus dilaksanakan dengan tegas," kata Menhub Budi Karya usai meninjau perkembangan Bandara Internasional Yogyakarta yang telah beroperasi pada masa normal baru, Jumat, 26 Juni 2020.

    Ia juga meminta AP I berkomunikasi secara intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kementerian Perhubungan. "Keputusan new normal, pengelolaannya ada kita," katanya.

    Budi Karya juga mengapresiasi perkembangan penggunaan jasa transportasi udara di Bandara Internasional Yogyakarta yang cukup bagus dengan jumlah penumpang cukup tinggi, sehingga diharapkan bisa meningkatkan arus wisatawan ke Yogyakarta dan kawasan Borobudur.

    Saat ini, lanjut Budi Karya, Kemenhub sedang menyediakan infrastruktur antarmoda, seperti bus, dan kereta api. Harapannya, Yogyakarta menjadi Bali Baru.

    "Insya Allah, infrastruktur antarmoda ini akan mempercepat perkembangan DIY, Jawa Tengah, dan Bandara Internasional Yogyakarta," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.