New Normal, Banyuwangi Siapkan 3 Tahap Reaktivasi Pariwisata

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Villa So Long dan Pantai So Long di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam rangka meninjau persiapan prakondisi menuju adaptasi kebiasaan baru, Kamis, 25 Juni 2020. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Villa So Long dan Pantai So Long di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam rangka meninjau persiapan prakondisi menuju adaptasi kebiasaan baru, Kamis, 25 Juni 2020. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan Kabupaten Banyuwangi sedang mempersiapkan reaktivasi sektor wisata. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah telah menetapkan tiga tahap pemulihan yang meliputi tahap emergency, recovery, dan penerapan kenormalan baru atau new normal.

    "Kementerian akan ikut memastikan semua langkah atau proses dalam persiapan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan dengan baik," kata Wishnutama di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2020.

    Wishnutama menjelaskan, Banyuwangi kini telah memasuki fase pemulihan yang diisi dengan edukasi dan sosialisasi tentang protokol yang akan berlaku di masa new normal. Sosialisasi tersebut diberikan untuk para stakeholder pariwisata daerah.

    Di samping itu, pemerintah setempat melakukan sertifikasi dan uji kompetensi protokol kesehatan bagi para pemandu wisata. Untuk mencegah penularan virus corona, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi agar wisatawan bisa melakukan pemesanan tiket secara daring.

    Menurut Wishnutama, fase sosialisasi dan edukasi normal baru ini berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2020. Mantan bos media televisi itu mengatakan Banyuwangi bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang akan menerapkan langkah serupa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.