Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mal Dibuka, Mendag: Kalau Tidak Dimulai, Semua Tidak Bergerak

image-gnews
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkeliling Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020. Pemerintah telah mengizinkan pusat perbelanjaan untuk dibuka kembali untuk meningkatkan pendapatan sektor bisnis di tengah pandemi virus Corona. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkeliling Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020. Pemerintah telah mengizinkan pusat perbelanjaan untuk dibuka kembali untuk meningkatkan pendapatan sektor bisnis di tengah pandemi virus Corona. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan kebijakan pembukaan mal dilakukan untuk menggerakkan kembali sendi-sendi perekonomian. Musababnya, selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), keberlangsungan bisnis sektor perdagangan sangat terpuruk sehingga berdampak terhadap penurunan level konsumsi masyarakat.

“Kalau tidak dimulai, semua tidak bergerak. Saat ini sudah terjadi beberapa PHK. Harapannya jangan sampai pandemi ini menjadi pandemi PHK,” ujar Agus dalam webinar bersama IDX Channel, Kamis petang, 25 Juni 2020.

Agus mengatakan sektor perdagangan berkontribusi sebesar 13,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan pembukaan kembali pusat-pusat perdagangan, ia mengatakan sektor-sektor terdampak secara perlahan akan bangkit dan memperoleh pendapatan atau revenue dari kunjungan masyarakat.

Di samping itu, pembukaan mal dinilai akan mengurangi tingkat stres masyarakat yang sudah lebih dari tiga bulan memusatkan aktivitasnya di rumah. “Secara psikologis, masyarakat sudah bisa memanfaatkan waktu pergi ke mal sehingga stres berkurang,” ucapnya.

Meski demikian, ia memastikan pembukaan mal dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah membatasi tenan-tenan yang beroperasi. Kapasitas pengunjung pun di dalam mal diatur.  

Selanjutnya, kata Agus, pemerintah terus mewanti-wanti agar masyarakat dan pengelola pusat perbelanjaan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi lantaran saat ini wabah corona masih terus menyebar.

Pemerintah telah membuka pusat perbelanjaan sejak 15 Juni 2020. Protokol pembukaan pusat perbelanjaan, baik mal maupun pasar tradisional, diatur dalam Surat Kementerian Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan new normal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, saat ini, rata-rata jumlah pengunjung mal hanya 30-40 persen dari total kapasitas. Namun, ia meyakini tingkat kunjungan akan naik seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang makin tertib.

“Yang penting sudah mulai bergerak, karyawan mulai masuk dan mendapat gaji lagi, suplier juga sudah memasukkan barang ke toko-toko,” ucapnya.

Dalam diskusi yang sama, Ekonom Indef, Andri Satrio Nugroho, mengatakan kebijakan pemerintah membuka mal sejatinya tidak ideal lantaran didasarkan pada alasan ekonomi. Padahal di saat yang sama, pertambahan kurva pasien Covid-19 masih terus menanjak.

Dengan begitu, dia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan di sektor keamanan dan kesehatan. “Ketika berjalan berdampingan, ini akan bisa meningkatkan kembali perekonomian sehingga okupansi pusat perbelanjaan bisa ditingkatkan,” katanya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

7 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Bos Unilever Beberkan Alasan Pisahkan Unit Bisnis Es Krim dan PHK 7.500 Pekerja

7 hari lalu

Chair of Unilever PLC, Ian Meakins. unilever.com
Bos Unilever Beberkan Alasan Pisahkan Unit Bisnis Es Krim dan PHK 7.500 Pekerja

Unilever membeberkan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.500 karyawannya di seluruh dunia.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

8 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Unilever Akan PHK 7.500 Karyawan, Begini Penjelasan Lengkap CEO Hein Schumacher

8 hari lalu

Logo Unilever. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Unilever Akan PHK 7.500 Karyawan, Begini Penjelasan Lengkap CEO Hein Schumacher

Unilever bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7.500 karyawannya di seluruh dunia. Begini penjelasan lengkap CEO Unilever


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Terdampak Operasi Houthi di Laut Merah, Pelabuhan Israel Terancam PHK Pekerja

9 hari lalu

Militan Houthi yang didukung Iran di Yaman telah meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. REUTERS
Terdampak Operasi Houthi di Laut Merah, Pelabuhan Israel Terancam PHK Pekerja

Separuh pekerja di Pelabuhan Eilat Israel berisiko di-PHK akibat serangan milisi Houthi terhadap kapal Israel atau kapal menuju dan dari Israel


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

9 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

22 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.