Harga Beras Stabil Tinggi, Pemerintah Diminta Antisipasi Hal Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petani mengeringkan gabah usai panen di Depok, Minggu (09/08). Pemerintah menyatakan stok beras nasional mencapai 2,5 juta ton, kebutuhan nasional sekitar 300 ribu ton/bulan, hal ini dinyatakan surplus. Foto: TEMPO/Ayu Ambong

    Seorang petani mengeringkan gabah usai panen di Depok, Minggu (09/08). Pemerintah menyatakan stok beras nasional mencapai 2,5 juta ton, kebutuhan nasional sekitar 300 ribu ton/bulan, hal ini dinyatakan surplus. Foto: TEMPO/Ayu Ambong

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyebutkan harga beras sejak April 2020 hingga kini terpantau stabil tinggi di kisaran Rp 11.900 per kilogram. Galuh menilai pemerintah perlu mewaspadai lebih jauh hasil pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis nasional itu, khususnya pada penyebab tingginya harga salah satu bahan kebutuhan pokok itu.

    Galuh menyebutkan pemerintah perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim pada ketersediaan stok beras dan komoditas pangan lainnya di berbagai daerah. Ia mengingatkan bahwa pada kemarau ekstrim tahun 2019 bahkan berdampak pada menurunnya produksi beras sebesar 7,76 persen.

    Kondisi iklim yang tak menentu tersebut, menurut Galuh, harus diwaspadai karena dapat berpengaruh pada penyerapan beras pada musim panen kedua tahun 2020. Sebelumnya Perum Bulog memprediksi panen kedua akan berlangsung sekitar September-November 2020.

    Untuk menjaga kestabilan harga beras di semua wilayah di Indonesia, Galuh menyebutkan, pendistribusian beras oleh Bulog harus dikelola dengan baik agar mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan distribusi yang merata, ketimpangan harga antara harga beras di wilayah yang surplus produksi berasnya dan wilayah yang produksinya mengalami defisit bisa ditekan.

    Selain itu, kata Galuh, perhitungan pun harus dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi. "Jangan sampai harga beras nanti terus berada dalam level tinggi atau perlahan naik," tuturnya.

    Sebab, menurut dia, jika perhitungan menunjukkan perlunya pengadaan beras dalam jumlah yang lebih banyak, mau tidak mau perhitungan untuk impor juga harus dilakukan jauh-jauh hari. "Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari keterlambatan akibat proses panjang impor yang harus dilalui."

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan bahwa Indonesia tidak memerlukan opsi impor beras mengingat stok beras yang diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan nasional hingga akhir Desember 2020.

    Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas ini menyebutkan bahwa stok beras yang dikelola Bulog saat ini mencapai 1,4 juta ton. Volume tersebut dinilai masih terjaga dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus dikelola Bulog di kisaran 1-1,5 juta ton.

    "Sampai hari ini kita masih punya (stok beras) 1,4 juta ton, ini juga masih berlangsung penyerapan, jadi ini yang meyakinkan saya bahwa beras kita ini cukup untuk kegiatan sampai bulan Desember," kata Buwas. Saat ini Bulog masih memaksimalkan penyerapan produksi gabah petani dari panen musim pertama yang berlangsung April sampai Juni.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.