Garuda Diputus Bersalah KPPU atas Kasus Tiket, Ini Respons Dirut

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plataran bersama-sama dengan Garuda Indonesia, BNI, BCA, Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia meluncurkan program Indonesia Destinasiku di bulan Pebruari 2020.

    Plataran bersama-sama dengan Garuda Indonesia, BNI, BCA, Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia meluncurkan program Indonesia Destinasiku di bulan Pebruari 2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara mengenai hasil putusan persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan tujuh maskapai penerbangan dalam negeri, termasuk Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia, melakukan pelanggaran penentuan harga tiket pesawat untuk angkutan niaga berjadwal.

    "Dapat kami sampaikan bahwa Garuda Indonesia Group sepenuhnya menghormati proses hukum yang telah berjalan sampai dengan saat ini," ujar Irfan dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Rabu, 24 Juni 2020.

    Irfan mengatakan putusan KPPU tersebut merupakan tindak lanjut dari penelitian dan pemeriksaan KPPU terhadap sejumlah maskapai penerbangan nasional, termasuk Garuda Indonesia Group pada pertengahan tahun 2019 lalu. 

    Ia menyadari iklim usaha yang sehat menjadi pondasi penting bagi ekosistem industri penerbangan agar dapat terus berdaya saing. Oleh karenanya, saat ini Garuda Indonesia Group memastikan akan menjalankan tata kelola bisnis Perusahaan ditengah tantangan industri penerbangan yang semakin dinamis, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

    "Garuda Indonesia Group juga akan memfokuskan pencapaian kinerja usaha yang optimal sejalan dengan upaya penerapan prinsip dan ketentuan persaingan usaha yang sehat," ujar Irfan.

    KPPU sebelumnya memutuskan tujuh maskapai penerbangan dalam negeri, termasuk Garuda Indonesia melakukan pelanggaran penentuan harga tiket pesawat untuk angkutan niaga berjadwal. Putusan atas perkara nomor 15/KPPU-I/2019 itu dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Kurnia Toha pada Selasa, 23 Juli 2020. 

    "Bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri," ujar Kurnia dalam sidang putusan di Jakarta.

    Pasal tersebut berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan. 

    Adapun tujuh maskapai yang diputus bersalah adalah PT Garuda Indonesia (Terlapor I); PT Citilink Indonesia (Terlapor II), PT Sriwijaya Air (Terlapor III), PT NAM Air (Terlapor IV), PT Batik Air (Terlapor V), PT Lion Mentari (Terlapor VI), dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

     

    CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.