Jokowi Setuju Hapus Aturan Minimal Listrik 40 Jam Bagi Industri

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan pengecekan valve pembangkit di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. Pasokan listrik Jakarta akan bertambah 500 Megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang Blok 3. Tempo/Tony Hartawan

    Petugas melakukan pengecekan valve pembangkit di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. Pasokan listrik Jakarta akan bertambah 500 Megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang Blok 3. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah menyampaikan terkait usulan stimulus bagi industri pada sidang kabinet beberapa waktu lalu. Ia menuturkan, bahwa penghapusan aturan biaya minimum pemakaian 40 jam listrik bagi industri sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi

    "Memang seperti yang disampaikan, Pak Bahlil (Kepala BKPM) ada dalam ratas yang saya menyampaikan usulan tersebut. Jadi pimpinan apa yang kami usulkan, apa yang diusulkan Kementerian Perindustrian sudah disetujui Bapak Presiden," kata Agus saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Selasa 23 Juni 2020.

    Agus menjelaskan, bahwa aturan pengenaan biaya minimum pemakaian listrik selama 40 jam itu memberatkan para pelaku industri, karena menggunakan listrik atau tidak industri tetap dikenakan aturan tersebut.

    Untuk saat ini pemakaian listrik di industri, kata Agus, tak bisa maksimal karena adanya pandemi Covid-19. Karena pada saat kondisi seperti sekarang k Agus mengungkapkan, setiap industri mengalami permasalahan yang sama yaitu, cashflow yang terus tergerus sedangkan adanya pemasukan.

    Walhasil, Agus menginginkan aturan tersebut dihapus guna memberikan stimulus di sektor industri. "Jadi apa yang dipakai industri itu yang harus dibayar, jadi engga perlu angka minimal itu, hapuskan saja," tuturnya.

    Dia pun mengatakan, bahwa perusahaan besar hingga menengah juga membutuhkan stimulus guna bertahan pada saat pandemi Covid-19. Karena ia beralasan, para pelaku industri tersebut menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga dengan menyelematkan para pengusaha berarti juga mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh pekerja.

    "Karena ini juga penting, jadi jangan terus di katakan mereka tak butuh bantuan negara. ini juga penting tenaga kerja yg diserap mereka besar sekali," ucapnya.

    Guna merealisasikan hal tersebut, Agus pun meminta dukungan kepada Komisi VI DPR-RI untuk meniadakan aturan minimal biaya minimal penggunaan listrik 40 jam bagi industri. "Agar pimpinan (Komisi VI DPR-RI) bisa bantu supaya minimal jam nyala yang dibeli industri dihapus," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.