TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia (World Bank) menilai penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia sangat sukses dan patut menjadi contoh negara lain. Namun, ada tantangan dan kendala yang harus diselesaikan pemerintah.
"Namun, ada tantangan yang perlu dihadapi, misalnya memperluas akses ke berbagai wilayah, pembiayaan untuk urbanisasi, dan memperkuat akuntabilitas belanja pemerintah," kata Ekonom Senior di Bidang Sektor Publik Bank Dunia (World Bank) Jurgen Rene Blum dalam Webinar yang digelar World Bank, Selasa, 23 Juni 2020.
Blum mengatakan telah terjadi perbaikan belanja pemerintah, khususnya untuk fasilitas umum pascapenerapan otonomi daerah dari 2008-2017.
Dia menekankan kebijakan otonomi daerah atau decentralization yang dilakukan Indonesia merupakan contoh kesuksesan pembangunan negara di dunia.
Dia mengungkapkan pekerjaan rumah terbesar pemerintah Indonesia saat ini, yaitu mengatur disparitas fiskal antardaerah. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurutnya, ada beberapa keunggulan dari DAU dan DAK. Pemberian DAU, lanjutnya, sudah dilakukan dengan transparan, diberikan untuk memenuhi jurang antara kebutuhan dan kapasitas anggaran, dan dapat digunakan untuk kebutuhan nasional.
Sementara itu, dia menuturkan alokasi DAK fisik dapat mencapai target pembangunan infrastruktur nasional sekaligus di daerah yang membutuhkan pembangunan.
"Kami melihat kota atau kabupaten yang kekurangan pembiayaan justru menghadapi tantangan penyediaan layanan dan infrastruktur bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam pendistribusian anggaran," katanya.
Untuk itu, Bank Dunia menyarankan tiga hal yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi disparitas fiskal antardaerah. Pertama, dana transfer daerah seharusnya dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Kedua, pemerintah seharusnya menyiapkan paket khusus untuk diberikan kepada daerah-daerah berpendapatan rendah dan kekurangan akses infrastruktur.
Terakhir, pemerintah harus meningkatkan prosedur untuk menerima proposal yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota. "Sebaiknya memang ada daerah-daerah yang sudah dibidik sehingga anggaran diberikan sesuai kebutuhan," ucap Jurgen.
BISNIS
