Industri Baja Menanti Stimulus Pemerintah Segera Terealisasi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Ahad, 24 Maret 2019. TEMPO/Rosseno Aji

    Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Ahad, 24 Maret 2019. TEMPO/Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku industri baja menanti stimulus dari pemerintah untuk meringankan beban produksi. Permintaan produk sedikit meningkat meski masih jauh dari normal.

    Ketua Umum The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim menyatakan sejak pandemi merebak permintaan baja menurun hingga 50 persen. Pada Mei lalu, jumlahnya sempat turun lebih dari 50 persen diduga karena bertepatan dengan Ramadhan. "Tapi Juni sudah mulai membaik, menuju ke 50 persen lagi dari normal," katanya kepada Tempo, Senin 22 Juni 2020.

    Dengan rendahnya permintaan, utilisasi atau pemanfaatan kapasitas produksi terpasang anjlok. Semakin lama situasinya berlangsung arus kas perusahaan akan tergerus dan menyulitkan produksi kembali. Untuk itu dia menilai stimulus dari pemerintah perlu segera diterapkan untuk meringankan biaya produksi.

    Salah satu stimulus yang dinanti ialah penurunan harga gas industri menjadi US$ 6 per MMBTU. Pemerintah telah menerbitkan aturannya melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan kini implementasi kebijakan tersebut yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 89.K Tahun 2020 sedang dilaksanakan. "Pembaruan kontrak sedang dibahas antara PGN dan konsumennya, termasuk Krakatau Steel dan anak perusahaan yang bergerak di industri baja," ujar pria yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk itu.

    Direktur Komersial PT PGN Tbk Faris Aziz menyatakan perusahaan juga sedang menyelesaikan kesepakatan teknis dan Letter of Agreement (LOA) lanjutan dengan produsen gas di hulu. Penurunan harga gas akan berlaku efektif setelah para pelaku di hulu menyetujui LOA tersebut. "Dokumen LOA sebagai amandemen atas ketentuan gas sales agreement dengan pemasok," ujarnya.

    PGN telah menandatangani 5 dari total 14 dokumen LOA. Dokumen tersebut merupakan dasar amandemen perjanjian penjualan gas dengan pemasok hulu dengan total 328,6 BBTUD. Pembahasan 9 LOA lainnya masih dibahas antara SKK Migas dengan para pemasok gas.

    Selain gas, Silmy menuturkan industri baja juga perlu didukung dengan modal kerja. "Hampir semua industri perlu baja sebagai bahan bakunya. Dengan adanya support kepada industri maka otomatis permintaan baja akan naik," katanya.

    Insentif lain yang dibutuhkan industri baja berasal dari listrik. Biaya listrik, menurut Silmy, merupakan salah satu komponen produksi terbesar produk baja. Pengusaha sempat mengusulkan tiga opsi relaksasi yaitu penghapusan rekening minimum pemakaian 40 jam nyala, keringanan biaya paralel fee, atau pemberian diskon tarif listrik. Namun hingga saat ini belum ada titik terang mengenai hal tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.