TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebuah persoalan dalam belanja kementerian dan lembaga yang kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan tersebut adalah terkait belanja kementerian dan lembaga yang acapkali tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat atau pemerintah daerah.
Berdasarkan temuan BPK, Sri Mulyani mengatakan sering ada permintaan anggaran dari kementerian dan lembaga untuk menghasilkan barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Namun, kemudian pemerintah daerah kerap tidak mau menerima barang tersebut. "Pemda tidak mau menerima karena kalau diterima harus memelihara, dan itu bukan barang yang dia minta," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 23 Juni 2020.
Persoalan juga, kata Sri Mulyani, kerap terjadi dalam pembangunan infrastruktur. "Ini sering muncul. Kementerian membangun suatu infrastruktur, saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemdanya, pemdanya bilang saya tidak butuh infrastruktur itu. Itu kan program pusat," tuturnya.
Persoalan tersebut kemudian kerap menjadi hal yang dipersoalkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebab, BPK melihat belanja yang dilakukan pemerintah pusat kerap tidak sesuai atau tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
"Ini entah dalam hal ini tidak terlalu sinkron dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemda, sehingga ini merupakan suatu hal yang sangat perlu dipertimbangkan untuk belanja," kata Sri Mulyani.
Untuk memperbaiki kualitas anggaran ke depannya, Sri Mulyani mengusulkan perlunya redesain sistem penganggaran. Sehingga, efisiensi belanja bisa lebih maksimal.
CAESAR AKBAR
