TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membantah tudingan akan adanya privatisasi perseroan seiring dengan target Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir agar subholding perusahaan melantai di bursa dua tahun ke depan.
"Jadi yang disampaikan dan ditargetkan pemegang saham bukan privatisasi atau pelepasan saham negara di Pertamina, tapi IPO dari anak usaha Pertamina," ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin, 22 Juni 2020.
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan dari legislator asal PDIP Mufti Anam mengenai rencana IPO tersebut. "Kami sampaikan saja, kemarin ada penolakan dari banyak karyawan Pertamina yang menolak privatisasi Pertamina, yang direncanakan dalam 2 tahun ini go public. Bagaimana pendapat Ibu?" ujar dia.
Nicke pun menjelaskan bahwa anak usaha yang ditargetkan melantai di bursa pertama kali adalah sektor hulu. Di sektor ini, ia mengatakan bahwa aset yang dikelola adalah milik negara. Pertamina, maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama hanya diberikan hak pengelolaan. Sehingga, aset tetap dimiliki pemerintah sesuai dengan Undang-undang Mineral dan Batu Bara.
"Jadi wilayah kerja, yang diserahkan kepada Pertamina dan KKKS itu hanya hak pengelolaan pada jangka waktu tertentu yang disepakati dalam kontrak. Setelah selesai akan dikembalikan ke negara," ujar Nicke.
Nicke pun menjelaskan bahwa sampai hari ini sudah banyak wilayah kerja yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Apabila meninjau seluruh WK di Tanah Air, Nicke mengatakan Pertamina hanya memiliki sekitar 30 persen, sehingga sekira 70 persen WK dikelola perusahaan asing maupun swasta. "Jadi sudah sedemikian terbukanya pengelolaan hulu migas di Indonesia."
Meski demikian, Nicke menegaskan tidak ada aset negara yang yang diserahkan kepada Pertamina maupun KKKS. "Juga tidak ada yang akan dijual kepada pihak lain. Ini hanya hak pengelolaan."
