TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat kembali mempertanyakan perihal lonjakan tagihan listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Salah satu pertanyaan meluncur dari Mufti Anam, anggota komisi VI DPR Fraksi PDIP. Ia mengatakan banyak masyarakat mengeluhkan kenaikan tagihan listrik tersebut, salah satunya juga berasal dari dunia usaha. "Ada restoran yang tutup dua bulan tapi tagihan listriknya sama saja seperti saat restorannya buka, jadi kami mohon perhatiannya," ujar Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin, 22 Juni 2020.
Di samping itu, pertanyaan juga meluncur dari anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. Herman mempersoalkan naiknya tagihan listrik PLN di tengah pandemi Covid-19. "Bahkan ada kawan saya naik 300 persen."
Atas segara pertanyaan itu, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan bahwa ia sangat bersimpati kepada semua pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik. Ia pun mengatakan perseroan telah memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami kenaikan tagihan tersebut.
"Kami tidak hanya menjelaskan, tapi kami juga sudah menyampaikan solusi terkait kenaikan tagihan itu, dengan misalnya memberikan kesempatan untuk mencicil terkait kenaikan tagihan itu," ujar Zulkifli.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengungkapkan dalam sebulan terakhir pihaknya menerima banyak sekali laporan dari masyarakat soal lonjakan tagihan listrik.
Laode mencontohkan, salah satu keluhan datang dari pelanggan PLN yang tinggal di kawasan Depok, Jawa Barat. Pelanggan itu keberatan ketika tahu tagihan listriknya melonjak secara bombastis. "Memang ada beberapa kasus lonjakan tagihannya bisa mencapai 2.000 persen," kata dia kepada Tempo, Kamis 18 Juni 2020.
Ia menjelaskan, mula-mula tagihan normal pelanggan itu hanya berkisar Rp 120 ribu sampai Rp 130 ribu sebulan. Namun, orang itu terkejut karena tagihan listriknya bulan Juni ini mencapai hingga Rp 2,7 juta.
