Kritik Soal Tapera Hingga BPJS Kesehatan, PKS: Tambah Beban

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasien tengah melakukan perawatan cuci darah di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. Dengan cara ini, BPJS berharap ada kemudahan bagi pasien JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat) mengakses layanan cuci darah. TEMPO/Tony Hartawan

    Pasien tengah melakukan perawatan cuci darah di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. Dengan cara ini, BPJS berharap ada kemudahan bagi pasien JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat) mengakses layanan cuci darah. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah di masa pandemi yang dinilai memberatkan masyarakat. Salah satunya terkait program tabungan perumahan rakyat (Tapera).

    "Pemerintah masih menambah beban rakyat dengan Tapera yang memotong gaji bulanan pekerja hingga 2,5 persen," ujar Anis dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.

    Tapera adalah program jaminan perumahan wajib bagi semua warga yang bekerja dan mendapat upah. Masyarakat akan dituntut mengikuti program itu sekalipun mereka telah memiliki rumah baik yang sudah lunas maupun yang belum.

    Peraturan ini ditetapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Peraturan itu pun berlaku baik untuk pekerja di sektor swasta atau pemerintahan. 

    Di samping mempersoalkan Tapera, Anis mengkritik upaya pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas I dan II. Ia berpendapat, semestinya di masa pandemi, pemerintah membuat kebijakan yang melindungi daya beli. "Kenaikan iuran ini menjadi catatan buruk karena dilakukan saat ekonomi sedang tidak baik."

    Alih-alih membuat kebijakan yang membebani, dia mendesak pemerintah segera menyesuaikan beberapa komoditas untuk menjaga daya beli. Misalnya harga gas di tingkat hulu hingga hilir. "Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan infrastruktur dan mengatasi maslaah pembiayaan pada industri kecil," kata Anis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.