TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap kebijakan tatanan normal baru atau new normal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, yang pada kuartal pertama 2020 melambat dibandingkan 2019.
"Saat ini pemerintah dengan sangat serius mengkaji penerapan tatanan baru atau new normal. Upaya ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat menuju tatanan baru yang aman Covid-19 dan tetap produktif, hal ini juga dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi," kata Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam penyerahan anugerah Inovasi Daerah dalam Tatanan Normal Baru di Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.
Ma'ruf mengatakan pertumbuhan ekonomi secara nasional melambat pada kuartal I 2020. Perlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
"Kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang diambil pemerintah berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama sudah mengalami perlambatan, hanya tumbuh 2,97 persen dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019," katanya.
Keputusan pemerintah untuk menerapkan PSBB, bukan lockdown, sejak awal penemuan kasus Covid-19 di Indonesia, dilakukan agar produktivitas dalam negeri tidak terhenti total, sehingga perekonomian tetap tumbuh meski melambat.
"Beberapa negara menerapkan kebijakan yang ekstrem seperti lockdown, tetapi kita memilih untuk menerapkan PSBB. Ini yang sering disebut sebagai bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah," kata dia.
Oleh karena itu pada masa transisi dari PSBB menuju tatanan normal baru diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk meningkatkan produktivitas dan menggenjot pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Tentu untuk menerapkan ini semua ke dalam kegiatan ekonomi, membutuhkan inovasi dan terobosan agar tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19 dapat terlaksana," ujar Ma'ruf.
ANTARA
