Sri Mulyani: 5 Fasilitas Pajak bagi Warga Bantu Tangani Covid-19

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato pada acara Mandiri Investment Forum 2020 Indonesia : Advancing Investment-Led Growth, di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. Tempo/Tony Hartawan

    Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato pada acara Mandiri Investment Forum 2020 Indonesia : Advancing Investment-Led Growth, di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    "Sudah tahu kah mengenai apa? Inti sari dari PP ini adalah pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi masyarakat (wajib pajak) yang turut bergotong royong dalam membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19," ujar dia dalam akun instagram resminya, @smindrawati, Senin, 22 Juni 2020.

    Ia mengatakan ada lima fasilitas pajak penghasilan yang dimaksud dalam beleid tersebut. Pertama, wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan, antiseptic hand sanitizer, dan disinfektan dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari biaya produksi yang dikeluarkan.

    Kedua, wajib pajak yang memberikan donasi atau sumbangan dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 dapat memperhitungkan donasi atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto.

    Ketiga, atas honorarium atau imbalan lain dari pemerintah yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan dalam penanganan Covid-19 dikenai pajak penghasilan dengan tarif nol persen. "Artinya, honorarium atau imbalan itu diberikan secara penuh kepada mereka," ujar Sri Mulyani.

    Keempat, wajib pajak yang menyewakan tanah, bangunan, atau harta lainnya kepada pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan mendapatkan penghasilan sewa dari pemerintah dapat menerima penghasilan tersebut secara penuh. Sebab, mereka dikenai pajak penghasilan dengan tarif nol persen.

    Kelima, wajib pajak yang melakukan pembelian kembali saham sampai dengan 30 September 2020 dianggap tetap memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh tarif PPh badan lebih rendah.

    Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, Sri Mulyani berharap masyarakat dapat mengambil bagian dalam upaya bersama menghadapi dan memerangi wabah Covid-19. "Saya meyakini, kita akan dapat melewati semua kesulitan ini jika kita bisa bergotong-royong dan bekerja sama," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.