TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog menegaskan dan menjamin bahwa beras bantuan Presiden yang disalurkan untuk masyarakat kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah melalui tahap kontrol kualitas atau Quality Contrrol (QC) yang sangat ketat.
"Memang komoditasnya hanya beras 25 kg saja. Namun terkait dengan beras yang disalurkan untuk bantuan Presiden itu melalui proses QC yang sangat ketat. Seperti warna, bau, kutu, batu dan lainnya sangat detail diperhatikan langsung oleh saya sebagai direktur operasional Bulog selaku penanggung jawabnya," kata Direktur Operasi Bulog Tri Wahyudi Saleh di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.
Bahkan pernah ada kasus 50 ton beras di tolak setelah tidak lolos proses QC Bulog karena memang tidak layak untuk diberikan.
"Jadi memang bukan sembarang beras seperti yang ramai diberitakan sebelumnya seperti beras raskin yang dibagikan. Jadi benar-benar beras premium bukan medium," ujarnya melalui keterangan tertulis.
Hal itu dikatakan Tri Wahyudi menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa beras raskin yang dijadikan bantuan kualitasnya buruk.
Menurut dia, Bulog benar-benar menjalankan perintah Presiden RI untuk memberikan bantuan berupa beras premium ke masyarakat di sekitar kawasan Jabodetabek. "Beras premium itu didapatkan dari seluruh petani yang tersebar di kepulauan Jawa, Sumatra hingga Indonesia Timur," ujarnya.
Tri Wahyudi juga mengungkapkan, Bulog selaku badan ketahanan pangan nasional ditugaskan Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan dari Presiden berupa paket beras premium sebanyak 25 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Adapun bantuan presiden berupa beras sebanyak 25 kg itu sudah disalurkan Bulog ke masyarakat melalui dua tahap. Tahap pertama pada periode 5-22 Mei 2020 sebanyak 1.457.612 paket dengan total beras sebanyak 36.440 ton.
Sementara tahap kedua pada 1-15 Juni 2020 sebanyak 1.861.856 paket dengan total beras sebanyak 46.546 ton. "Tahap kedua jumlah penerima beras dari bantuan presiden memang bertambah. Dibanding dari tahap ke 1 karena ada pembaharuan data dari Kemensos," katanya.
Dengan asumsi wabah COVID-19 ini sangat berdampak bagi masyarakat, lanjutnya, bisa saja orang yang sebelumnya bukan penerima bantuan jadi penerima karena kehilangan lapangan pekerjaan atau PHK, apalagi tenaga lepas harian banyak juga yang terdampak.
Setelah dua tahap penyaluran Bansos dilaksanakan, tambahnya, Bulog mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Kemensos untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran bansos tersebut.
"Ke depan Bulog akan terus mengevaluasi kinerjanya agar terus menjadi lebih baik lagi, apalagi Presiden sudah mengumumkan bahwa Bansos ini akan terus dijalankan hingga akhir tahun 2020," kata Tri Wahyudi.
