TEMPO.CO, Jakarta - Pemangkasan biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama pandemi corona telah membuat pendapatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. melorot. Musababnya, selama ini, kontributor tertinggi penjualan tiket maskapai tersebut berasal dari segmen bisnis.
"Pemerintah memutuskan dana perjalanan dinas dinolkan. Ini bisa jadi disaster ke Garuda. Kita jadi lost opportunity," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam diskusi virtual, Jumat, 19 Juni 2020.
Irfan mengungkapkan, jumlah penumpang Garuda menurun sampai 90 persen hingga Mei 2020. Perusahaan pun kehilangan empat momentum peak season atau masa puncak kunjungan yang umumnya mendorong peningkatan pendapatan dari sisi tiket, yakni umrah, mudik Lebaran, musim haji, dan masa libur sekolah.
Karena itu, sekarang maskapai harus mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan perusahaan di masa normal baru. Salah satunya, kata dia, dengan memaksimalkan layanan kargo.
Pada bulan ini, misalnya, melalui anak usahanya, PT Aerojasa Cargo, Garuda secara resmi meluncurkan layanan KirimAja. Bisnis ini adalah layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital dengan jangkauan pengiriman barang ke sejumlah destinasi penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia maupun Citilink.
Beberapa waktu mendatang, Garuda akan memperlebar jangkauan bisnis kargo ini dengan cara bermitra bersama BUMN lain. Irfan menyebut, Garuda bakal menjalin kerja sama dengan PT Pelni Persero.
