TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan segera ada investasi yang merupakan relokasi industri dari sejumlah negara.
Bahlil mengatakan BKPM telah berkomunikasi dengan para investor dan sudah memastikan relokasi sejumlah investasi.
"Di BKPM sudah ada yang masuk, ada yang 60 persen, ada yang masih penjajakan. Tapi data saya akan berikan saat di-announce (diumumkan) Presiden, karena yang saya kerjakan akan saya lapor ke Presiden. Habis itu akan saya sampaikan," kata dia melalui
webinar di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.
Bahlil mengungkapkan jika sebelumnya pada 2017-2018 tidak ada satu pun investor yang melakukan relokasi industri dari China ke Tanah Air, maka kali ini keadaannya akan berbeda.
"Pada 2017-2018 tidak ada satupun investor yang melakukan relokasi dari China ke Indonesia, tapi, kali ini insya Allah lebih dari satu, dua, tiga, empat, lebih, insya Allah. Tapi, tunggu Pak Presiden yang akan sampaikan. Kami harus clear-kan dulu datanya," katanya.
Untuk menarik relokasi industri tersebut, Bahlil akan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya untuk mengatasi masalah lahan.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan bila memungkinkan, investor tak perlu membeli lahan untuk bisa berinvestasi di Indonesia melainkan hanya menyewa ke pemilik lahan.
"Sewa atau kerja sama saja. Kita mau bikin seperti Vietnam. Makanya negara hadir untuk beli dulu tanahnya. Atau kita ambil tanah BUMN, kemudian kita kerja samakan dengan perusahaan karya, baru kemudian dikelola oleh kawasan industri sebagai kawasan industri," katanya.
Strategi itu diharapkan bisa menjadi solusi atas tingginya harga lahan di Tanah Air untuk kebutuhan investasi.
Selain itu, jurus lain yang disiapkan adalah pemberian insentif sebagaimana arahan Presiden Jokowi agar ada insentif yang benar-benar membuat investor datang.
"Ketiga, itu rahasia. Kalau semua saya ungkap nanti bocor marketing negara," katanya sambil diiringi senyum.
Sebelumnya, Indonesia tengah mengincar peluang relokasi investasi sejumlah industri dari China. Pemerintah pun siap memfasilitasi dengan menawarkan ketersediaan kawasan industri yang terintegrasi.
Hingga saat ini, Indonesia telah mendirikan sebanyak 114 kawasan industri dan berencana untuk mengembangkan 27 kawasan industri lainnya hingga akhir 2024.
