TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengajak nelayan untuk turut menjaga sumber daya laut nasional dari berbagai aktivitas kejahatan agar komoditas perikanan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Saya minta tolong kita sama-sama jaga laut kita. Kalau ada (kejahatan), laporin ke pihak berwajib. Kalau ada kapal asing (ilegal) yang masuk segera ingatkan ke kami biar kami bisa tangkap," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Edhy juga terus membangun komunikasi dengan para nelayan, seperti saat bertemu dan berdialog dengan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, 18 Juni.
Di hadapan para nelayan yang hadir, ia menegaskan komitmennya untuk melindungi mereka.
Selain meminta pelabuhan dibuka selama 24 jam untuk memudahkan izin, ia menjamin tak akan ada kriminalisasi nelayan selama melakukan aktivitas penangkapan ikan.
"Jadi, ke depan program kami tidak ada lagi asal memenjarakan nelayan. Selama dia melakukan penangkapan ikan, penangkapan benih, penangkapan apa saja untuk keberlangsungan hidupnya, ekonomi maju, untuk ekonomi wilayah untuk keluarganya untuk masyarakatnya, itu wajib kita jaga dan lindungi," katanya.
Dikatakan, adalah hal wajar apabila nelayan melakukan kesalahan. Terlebih jika mereka tidak mengerti regulasi teknis dari pemerintah.
Sebaliknya, ia mengingatkan jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dengan cara mendatangi mereka secara langsung.
"Kalau dia (nelayan) tidak ngerti, itu yang salah kita, pejabatnya karena kurang mampu untuk datangi mereka. Kurang mengorbankan waktu untuk datangi mereka," tegasnya
Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga mengajak nelayan untuk bersama-sama menjaga laut dari kejahatan, baik itu penyelundupan narkoba, bahan peledak, maupun senjata.
Dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, ia optimistis bahwa sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju.
Sebelumnya, KKP mendorong pemda dan BUMD meningkatkan sinergi dan berkolaborasi untuk membangun industri perikanan guna memaksimalkan jumlah produksi penangkapan ikan di daerah masing-masing.
Dari sisi kebijakan lainnya, KKP telah memiliki Silat (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) agar perizinan dapat diproses lebih cepat.
Hal tersebut dinilai ke depannya berpotensi menggairahkan usaha perikanan tangkap, mengingat produksi perikanan baru sekitar 7,5 ton per tahun.
Padahal, berdasarkan kajian yang dilakukan, potensi perikanan lestari yang bisa ditangkap di berbagai kawasan perairan nasional diperkirakan mencapai hingga 12,54 juta ton per tahun.
ANTARA
