Edhy Prabowo Minta Nelayan Lapor Jika Ada Kapal Asing Ilegal

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengajak nelayan untuk turut menjaga sumber daya laut nasional dari berbagai aktivitas kejahatan agar komoditas perikanan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

    "Saya minta tolong kita sama-sama jaga laut kita. Kalau ada (kejahatan), laporin ke pihak berwajib. Kalau ada kapal asing (ilegal) yang masuk segera ingatkan ke kami biar kami bisa tangkap," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

    Edhy juga terus membangun komunikasi dengan para nelayan, seperti saat bertemu dan berdialog dengan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, 18 Juni.

    Di hadapan para nelayan yang hadir, ia menegaskan komitmennya untuk melindungi mereka.

    Selain meminta pelabuhan dibuka selama 24 jam untuk memudahkan izin, ia menjamin tak akan ada kriminalisasi nelayan selama melakukan aktivitas penangkapan ikan.

    "Jadi, ke depan program kami tidak ada lagi asal memenjarakan nelayan. Selama dia melakukan penangkapan ikan, penangkapan benih, penangkapan apa saja untuk keberlangsungan hidupnya, ekonomi maju, untuk ekonomi wilayah untuk keluarganya untuk masyarakatnya, itu wajib kita jaga dan lindungi," katanya.

    Dikatakan, adalah hal wajar apabila nelayan melakukan kesalahan. Terlebih jika mereka tidak mengerti regulasi teknis dari pemerintah.

    Sebaliknya, ia mengingatkan jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dengan cara mendatangi mereka secara langsung.

    "Kalau dia (nelayan) tidak ngerti, itu yang salah kita, pejabatnya karena kurang mampu untuk datangi mereka. Kurang mengorbankan waktu untuk datangi mereka," tegasnya

    Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga mengajak nelayan untuk bersama-sama menjaga laut dari kejahatan, baik itu penyelundupan narkoba, bahan peledak, maupun senjata.

    Dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, ia optimistis bahwa sektor kelautan dan perikanan akan semakin maju.

    Sebelumnya, KKP mendorong pemda dan BUMD meningkatkan sinergi dan berkolaborasi untuk membangun industri perikanan guna memaksimalkan jumlah produksi penangkapan ikan di daerah masing-masing.

    Dari sisi kebijakan lainnya, KKP telah memiliki Silat (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) agar perizinan dapat diproses lebih cepat.

    Hal tersebut dinilai ke depannya berpotensi menggairahkan usaha perikanan tangkap, mengingat produksi perikanan baru sekitar 7,5 ton per tahun.

    Padahal, berdasarkan kajian yang dilakukan, potensi perikanan lestari yang bisa ditangkap di berbagai kawasan perairan nasional diperkirakan mencapai hingga 12,54 juta ton per tahun.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.