Cerita Tim KPK Terbang ke Amerika demi BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui Tempo di ruangannya, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui Tempo di ruangannya, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menceritakan proses di balik enam rekomendasi yang diterbitkan untuk perbaikan tata kelola di BPJS Kesehatan. Dalam proses tersebut, KPK dan tim sampai harus belajar ke program Obamacare yang dicetuskan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

    "Itu dengan Bu Nila (Mantan Menteri Kesehatan 2014-2019) kami bikin tiga task force, khusus buat fraud, dan ke Amerika, kami belajar ke Obamacare gimana sistem fraud ini dibangun," kata Pahala dalam acara Ngobrol Tempo di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.

    Tim tersebut tidak hanya diisi oleh personel KPK. Namun juga dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sepulangnya ke Indonesia, perbaikan pun dilakukan.

    Salah satunya menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) untuk mencegah potensi fraud. Aturan sanksi pun ditetapkan, mulai dari pengembalian uang, pemberhentian kontrak, sampai pidana di kejaksaan.

    Dalam diskusi ini, Nila membenarkan bahwa penyusunan PNPK pun sudah dilakukan. "Terakhir Agustus 2019, kami ke KPK, bicara dengan Pak Pahala dan Pak Agus (mantan Ketua KPK Agus Rahardjo), kami jelaskan berapa yang sudah kami capai dan beberapa masih dalam proses," kata dia.

    Selama ini, fraud dinilai menjadi salah satu biang kerok dari defisit menahun BPJS Kesehatan. Mulai dari fraud pada klaim rumah sakit hingga tenaga kesehatan.

    Tapi Dirut BPJS Fachmi Idris sejak Oktober 2019 sudah mengatakan fraud yang terjadi hanya 1 persen. Masalah defisit sebenarnya adalah iuran yang tidak sesuai hitungan aktuaria.

    Lalu pada 20 Mei 2020, terbitlah enam rekomendasi dari KPK. Akan tetapi, kaya Pahala, enam rekomendasi ini adalah kompilasi dari pengawalan KPK sejak BPJS berdiri pada 2014. "Bukan khusus defisit saja," kata dia.

    Maka, salah satu rekomendasi yang diumumkan KPK adalah menganjurkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan segera menyelesaikan penyusunan PNPK untuk seluruh jenis penyakit yang diperlukan. Hingga kini, baru ada 33 dari target 74 PNPK. Selain itu masih ada 60 PNPK baru yang diusulkan hingga 2024. "itu yang kami tagihkan ke Kemenkes sekarang, ayo dong diterusin," kata Pahala.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Obat Sakit Perut Alami

    Berikut bahan alami yang kamu perlukan untuk membuat obat sakit perut alami di rumah.