Pemerintah Tetap Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas pada 2021

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan negara masih akan terus menekan belanja untuk perjalanan dinas pada 2021. Menurut Suahasil, pemerintah mendorong instansi memanfaatkan video conference untuk menggelar rapat guna mengefisienkan anggaran serta waktu.

    "Tahun depan efisiensi di perjalanan dinas masih dipertahankan. Kalau tahun ini dianggarkan misalnya 100 rupiah per perjalanan, lalu ada Covid dipotong jadi 40 rupiah, ya tahun-tahun depan jangan dikembalikan lagi menjadi 100 rupiah," ujar Suahasil dalam dialog virtual bersama Staf Menteri Keuangan, Masyita Crystallin, Kamis, 18 Juni 2020.

    Suahasil menjelaskan, pandemi telah memaksa penduduk dunia menjalani kehidupan yang lebih efektif dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana komunikasi. Pola ini mempengaruhi kegiatan, seperti rapat, yang dilakukan oleh seluruh instansi.

    Saat ini, rapat kerap dihelat dengan telekonferensi melalui aplikasi yang berkembang. Sementara itu sebelum pagebluk melanda, kata dia, pemerintah bisa mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk menggelar pertemuan.

    Misalnya untuk transportasi hingga snack. "Kalau dulu yang namanya konsumsi rapat, rapatnya lima kali ya snack-nya lima kali, ini bisa dipotong sehingga lebih efisien," ucapnya.

    Dengan pemangkasan kegiatan perjalanan dinas, pemerintah memperoleh sumber-sumber inefisiensi untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang sifatnya lebih mendesak. Dia berharap, pola bekerja saat pandemi akan membentuk kebiasaan baru.

    "Selain menghindari Covid, waktu luang dengan keluarga di rumah juga lebih banyak tentunya dengan tetap menjaga produktivitas," tuturnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan anggaran yang sifatnya operasional maupun belanja barang, seperti perjalanan dinas, pada tahun ini sudah tidak lagi tersisa. Hal itu merupakan upaya realokasi Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara 2020 untuk menghadapi dampak dan pemulihan dari wabah virus corona.

    "Terutama untuk bantuan sosial dan dukungan ke dunia usaha sehingga belanja barang dan perjalanan dinas sudah tidak ada yang tersisa," kata Sri Mulyani, 6 Mei lalu.

    Dia juga mengatakan untuk biaya pemeliharaan gedung negara dan aset lainnya, jumlahnya sudah sudah sangat menipis. Menurut dia, belanja barang sudah dipangkas signifikan dari yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp 337 triliun, menjadi sebesar Rp 290 triliun. Nilai itu, lebih rendah dari realisasi tahun lalu.

    "Karena kami terus kendalikan berbagai perjalanan dinas dan paket meeting sehingga sekarang sudah turun dan kami potong," ujarnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?