TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas meminta pemerintah menstimulasi perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat atau keep buying strategy di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Fraksi Partai Demokrat itu berharap pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job).
“Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen terlalu optimistis, terutama saat Covid-19 menyebabkan banyak pengangguran yang notabene akan mengganggu konsumsi,” kata Ibas lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menyatakan target inflasi sebesar 2,0-4,0 persen dan asumsi nilai tukar pada kisaran Rp 14.900–Rp 15.300 per dolar cukup realistis dan harus tetap dijaga.
Selanjutnya ia menyatakan bahwa tingkat tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,67–9,56 persen cukup realistis di tengah situasi ekonomi global yang melambat dan penuh dengan risiko.
Menurut Ibas, perlu perbaikan tata kelola hulu migas demi memenuhi asumsi lifting yang sering kali tidak tercapai, tingginya target penerimaan dalam bentuk rasio penerimaan pajak tahun 2021, dan perlunya kajian anggaran K/L non-esensial.
Ibas juga mengingatkan jika defisit anggaran menembus angka 6 persen PDB, dikhawatirkan akan menimbulkan krisis susulan dengan kondisi yang lebih berat dari krisis moneter 1998 dan 2008.
“Hal ini akan membebani rakyat, terutama mengingat proses pemulihan dari krisis 1998 memakan waktu lebih dari 5 tahun,” ujar Ibas.
Selanjutnya Ibas mengingatkan pemerintah agar saat ini tetap fokus mengatasi isu kesehatan dan menyelamatkan nyawa rakyat di era pandemi COVID-19.
“Namun ekonomi masih bisa tetap bergerak jika pemerintah bisa menentukan skala prioritas,” ujarnya.
Maret lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua pihak membantu buruh, pekerja harian, nelayan, petani, dan UMKM agar daya beli tetap terjaga. Jokowi meminta agar program padat karya tunai agar diperbanyak. "Harus dilipatgandakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan." kata Jokowi.
Ia juga menyebut penerima kartu sembako akan mendapat Rp 200 ribu per keluarga penerima selama enam bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp 4,56 triliun.
Kemudian, untuk membantu daya beli para pekerja di sektor industri pengolahan, Jokowi mengatakan pemerintah akan membayar Pph 21.
ANTARA
