TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan stimulus fiskal dapat memberikan efek kejut untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang anjlok akibat pandemi virus Corona (Covid-19).
Dampak kebijakan fiskal pun, menurut Chatib, lebih luas dan efektif dibandingkan kebijakan moneter. Terbukti, tingkat suku bunga acuan Indonesia saat ini sudah sangat rendah. Namun, roda perekonomian tetap belum bisa bergerak.
Chatib yakin hal utama yang perlu dilakukan saat ini sama seperti saat 2013, ketika pemerintah memberikan bantuan sosial ini akan mendorong konsumsi rumah tangga. "Ketika kita memberi uang kepada kelompok miskin, mereka langsung digunakan untuk belanja," katanya dalam diskusi online, Rabu, 17 Juni 2020.
Dalam bayangannya, Chatib menyebutkan, bantuan sosial atau bantuan tunai langsung (BLT) bisa diberikan pemerintah selama empat bulan. Bantuan itu diberikan kepada 40 persen kelompok masyarakat terbawah atau sekitar 150 juta masyarakat Indonesia. Data tersebut sesuai dengan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank).
Asumsinya ada 30 juta keluarga yang harus dibantu oleh pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19. Jika bantuan tersebut berkisar Rp 1 juta per bulan per kepala keluarga, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran hingga Rp 30 triliun per bulan.
Artinya, jika bantuan diberikan selama empat bulan, artinya pemerintah butuh dana Rp120 triliun atau sekitar 0,75 persen dari total GDP (gross domestic bruto) untuk bansos. "Setelah kebijakan fiskal diterapkan, baru kebijakan lain dapat diterapkan, misalnya kebijakan moneter atau stimulus untuk sektor-sektor produktif," ucap Chatib dalam webinar yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) tersebut.
Secara terpisah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyentil kepala-kepala daerah di Provinsi Banten yang suka mengulur izin penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat.
Halim tidak menyebut nama. Kendati demikian, kata dia, sikap kepala daerah tersebut membuat masyarakat terdampak Covid-19 menunggu terlalu lama, sementara mereka butuh bantuan tersebut untuk menyambung hidup.
"Kasus ini terjadi banyak di Banten. Desa sudah siap, dana siap, tapi kepala daerah belum mengijinkan (BLT Dana Desa disalurkan), karena mau dibareng sama bansos daerah," ujar Halim dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Rabu, 17 Juni 2020.
Padahal, kata Halim, dirinya kerap menyampaikan agar BLT dana desa segera disalurkan setelah musyawarah desa khusus atau musdesus dilakukan. "Jangan tunggu bareng-bareng. Kalau belum dapat izin kepala daerah begini, ya, kepala desa mana berani menyalurkan BLT ke masyarakat," ujarnya.
Sampai kemarin, 16 Juni, data BLT Dana Desa yang sudah salur sekitar 65.736 desa atau setara 96 persen dari total desa yang sudah menerima dana desa. Halim merinci, kabupaten/kota yang sudah 100 persen menerima dana desa sebanyak 291 kabupaten/kota. Kemudian, di 81 kabupaten/kota masih 75-99 persen desa yang sudah tersalurkan BLT; 24 kabupaten /kota di posisi 50-74 persen; 27 kabupaten/kota posisi 1-49 persen; dan 11 kabupaten/kota masih 0 persen.
BISNIS | DEWI NURITA
