Provinsi Papua dan Papua Barat Butuh Percepatan Penyaluran Bansos

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyusun paket bansos PSBB COVID-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap II di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Mei 2020. Paket ini dibagikan sehari sebelum Lebaran. TEMPO/Nita Dian

    Petugas menyusun paket bansos PSBB COVID-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap II di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Mei 2020. Paket ini dibagikan sehari sebelum Lebaran. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa ada beberapa persoalan yang masih perlu dibenahi terkait penyaluran Bansos (bantuan sosial) yang telah berjalan hingga Juni 2020. 

    “Hingga Juni 2020, progres penyaluran, masih ada beberapa masalah yang akan diperbaiki,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu 17 Juni 2020.

    Beberapa persoalan yang akan dibenahi antara lain adalah pertama, percepatan pemenuhan Pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan peyaluran kartu keluarga sejahtera kepada 1,1 juta penerima program Kartu Sembako perluasan.

    “Provinsi yang butuh percepatan adalah Papua Barat dan Papua,” ujarnya.

    Kedua, percepatan bantuan sosial tunai (BST) di klaster 3 yaitu utamanya di wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat.

    Ketiga, percepatan penyaluran token listrik pra bayar untuk pelanggan yang berada di area yang sulit untuk diakses.

    Keempat, perbaikan ketepatan sasaran salam setiap penyaluran bansos.

    “Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, sudah antara 80 hingga 100 persen. Ini merupakan kerja sama yang baik antara Pemda melalui Mendagri dan pemerintah pusat,” ujarnya.

    Berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi, penyaluran bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dari yang awalnya sampai Juni 2020 diperpanjang hingga Desember 2020. 

    “Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang awalnya hanya Juni 2020, atas arahan Bapak Presiden diperpanjang hingga Desember 2020, Kecuali BLT Dana Desa yang sementara hanya sampai September 2020,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa nilai bansos yang disalurkan diturunkan dari yang semula Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.