Tren Utang Luar Negeri Diproyeksi Semakin Naik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    TEMPO.CO, Jakarta- Utang luar negeri Indonesia diproyeksi akan terus meningkat hingga akhir tahun ini. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam berujar peningkatan utamanya akan terjadi pada utang luar negeri pemerintah. Perilaku agresif pemerintah dalam menarik pembiayaan kata dia tak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang membutuhkan pembiayaan tambahan untuk penanggulangannya hingga Rp 695,20 triliun.

    “Di satu sisi penerimaan pemerintah menurun drastis, sehingga defisit anggaran melebar dan membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih besar,” ujar Piter kepada Tempo, Selasa 16 Juni 2020. 

    Sebagian dari pembiayaan itu berasal dari penerbitan surat utang global atau global bond hingga pinjaman bilateral dan multilateral. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, hingga akhir April 2020 total utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 400,2 miliar atau setara dengan Rp 5.642,8 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 / US$). ULN sektor publik atau milik pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 192,4 miliar, sedangkan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 207,8 miliar. 

    Secara keseluruhan ULN tumbuh 2,9 persen (year on year) atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6 persen. “Fenomena ini akan berlanjut selama wabah masih berlangsung, karena kondisi kita sekarang ini dalam suasana tidak normal dan tidak banyak pilihan,” katanya.

    Piter melanjutkan anggaran kebutuhan penanggulangan dampak wabah berpotensi terus bertambah, sehingga sebagai konsekuensinya peningkatan utang pun tak terhindarkan. 

    Menurut Piter, alih-alih menggenjot pembiayaan dari ULN, sumber pembiayaan dari dalam negeri seharusnya bisa menjadi pilihan. Namun, kemampuan pembiayaan dalam negeri sangat terbatas, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan yang memungkinkan pembelian surat utang pemerintah oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

    Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. “Semakin besar porsi surat utang pemerintah yang dibeli BI, semakin kecil porsi utang luar negeri,” ucap Piter. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.