Ini Usulan DPR Agar Pelaku Usaha Kecil Bangkit di Era New Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengusulkan, kepada pemerintah untuk memutihkan sisa utang para nasabah ultramikro. Hal ini diyakini bisa membantu pelaku usaha kecil guna kembali bangkit di era new normal atau kenormalan baru.

"Yang oustanding pinjamannya itu tinggal 20 sampai 30 persen, itu supaya digeser sebagai bantuan stimulus kepada nasabah ultramikro," kata Misbakhun dalam pernyataannya, Ahad 14 Juni 2020.

Kader Partai Golkar ini bahkan mengusulkan ke pemerintah untuk outstanding ultramikro. Menurutnya, kredit ultramikro hanya sekitar Rp 5 juta.

"Kalau tinggal 20 sampai 30 persen paling sisa dua jutaan, kenapa pemerintah masih mau menagih? Lebih baik digeser jadi bantuan stimulus untuk ultramikro," ucapnya.

Misbakhun mengaku telah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah. Namun, pihak eksekutif masih menimbang-nimbang akan usulannya tersebut.

Selain itu, karena pelaku UMKM menjadi pihak yang paling tertekan akibat pandemi corona, Misbakhun menyarankan, supaya pemerintah melakukan variasi stimulus bagi mereka. Misalnya, para pelaku UMKM seperti pedagang kaki lima, pemilik kios pasar, bengkel kecil, maupun usaha di ruko-ruko, diberi stimulus berupa listrik gratis. Jika perlu, menurutnya negara yang membayar tagihan listrik bagi pelaku UMKM.

"Bayar saja enam bulan. Saya mengusulkan karena apa, itu banyak terjadi di banyak negara. Banyak negara membebaskan, tetapi negara kepada PLN-nya bayar. Ini kan kantong kanan kantong kirinya pemerintah," kata dia.

Dengan pembebasan tagihan listrik, Misbakhun berharap, uang yang tadinya dipakai untuk bayar listrik ini oleh pengusaha kecil, bisa dipakai untuk melangsungkan kehidupan dan usahanya. Sehingga penurunan usaha yang dialami bisa lebih ditekan, dengan pembebasan biaya listrik.

"Ini perlu, karena apa? Dampak yang seperti ini dirasakan oleh dunia usaha," tuturnya.

Dia juga berharap pemerintah memberikan stimulus yang bervariasi pada pandemi Covid-19. Selain membebaskan tagihan listrik, katanya, negara sebaiknya juga menanggung kredit kendaraan yang dipakai warga untuk berusaha.

"Kalau perlu, pedagang yang punya tagihan motor, mobil, tentunya bukan Mercy ya, mobil usaha, kalau perlu berikan pembayaran oleh pemerintah. Inilah fungsinya negara," ucapnya.