Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Industri Event Tunggu Putusan Pemerintah untuk Gelar Acara

Reporter

image-gnews
Petugas memeriksa suhu tubuh dari pengunjung pameran kendaraan komersial, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Maret 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat
Petugas memeriksa suhu tubuh dari pengunjung pameran kendaraan komersial, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Maret 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) Harry D Nugraha mengatakan pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap industri dalam negeri. Dia menambahkan sejak penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah, otomatis tidak ada event yang dilakukan.

Industri ini kan tidak bisa berdiri sendiri jadi yang paling penting adalah bagaimana pelaku sekarang tetap mematuhi kewenangan otoritas. Sepanjang otoritas masih menutup ya kami tidak mungkin menyelenggarakan event,” katanya, Sabtu, 13 Juni 2020.

Berdasarkan survei yang dilakukan, dia menyebut telah terjadi penundaan kegiatan sebesar 96,4 persen dan pembatalan kegiatan sebesar 84,8 persen oleh para penyelenggara di 17 provinsi di Indonesia sejak penerapan aturan tersebut.

Ivendo memperkirakan kerugian yang timbul akibat hal tersebut berkisar antara Rp 2,7 triliun hingga Rp 6,9 triliun di seluruh penjuru negeri, dengan perkiraan sekitar 90 ribu total pekerja di industri yang terdampak.

Dalam kondisi ini, dia juga menyatakan para pelaku mau tidak mau harus melakukan restrukturisasi dan sejumlah penyesuaian di internal perusahaan untuk tetap bertahan.

Harry menuturkan bahwa pihaknya juga sudah menyiapkan pedoman bertajuk Protokol Kesehatan dan Manajemen Pengendalian Risiko Industri Event di Indonesia untuk Adaptasi Kebiasaan Baru.

Protokol tersebut mengacu pada sejumlah rujukan seperti Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia, The World Tourism Organization (UNWTO), World Travel & Tourism Council (WTTC), dan Event Safety Alliance.

Secara umum, protokol tersebut terbagi dalam dua komponen besar yakni kesehatan umum dan kesehatan khusus. Kesehatan umum mengacu pada protokol dasar yang berkaitan dengan upaya pencegahan penularan sementara kesehatan khusus mengacu pada protokol teknis penyelenggaraan kegiatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Harry menjabarkan protokol kesehatan khusus ini juga terbagi menjadi tiga yakni penanganan sebelum kegiatan, mitigasi pada saat kegiatan, dan penanganan sesudah kegiatan,

“Ini sudah sangat teknis dan harus menjadi protokol minimal bagi pelaku industri event. Selain itu protokol ini juga bersifa hidup, karena pandemi ini masih terus bergulir sehingga akan terus kami kawal,” katanya.

Adapun, Harry menuturkan para pelaku industri berharap pemerintah bisa mendorong sektor ini melakukan pemulihan cepat ketika ekonomi mulai dibuka melalui dua hal. Pertama, sinkronisasi kebijakan yang suportif, tidak saling bertolak belakang antara kebijakan satu dan yang lain.

Kedua, insentif atau bantuan keuangan misalnya melalui pinjaman modal lunas untuk para pelaku memulai kembali operasionalnya,

“Seperti yang diketahui, pandemi lalu kan pelaku ini setop kegiatan artinya tidak ada pemasukan. Tapi pengeluaran tetap jalan. Makanya kami berharap nanti ada bantuan juga dari segi keuangan,” kata Harry.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

13 jam lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ANTARA/HO-Ministry of Industry.
Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.


Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

8 hari lalu

Pupuk Urea Kujang. TEMPO/Subekti
Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.


Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

13 hari lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.


CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

18 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

22 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

28 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

31 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.


AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

33 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

35 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.


Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

40 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.