Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Kelas Rawat Inap, Perbaikan Data BPJS Belum Rampung

image-gnews
Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020. Kenaikan iuran JKN-KIS akan berlaku mulai 1 Juli 2020,  kelas I naik menjadi Rp150.000 per bulan, kelas II Rp100.000 dan Kelas III Rp 42.000/bulan, dengan sebagiannya disubsidi pemerintah sepanjang 2020. Tempo/Tony Hartawan
Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020. Kenaikan iuran JKN-KIS akan berlaku mulai 1 Juli 2020, kelas I naik menjadi Rp150.000 per bulan, kelas II Rp100.000 dan Kelas III Rp 42.000/bulan, dengan sebagiannya disubsidi pemerintah sepanjang 2020. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah ramai pemberitaan soal rencana penghapusan aturan kelas rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan, ternyata diketahui data kepesertaan lembaga tersebut hingga kini belum kunjung rampung. Sampai hari ini, masih ada perbaikan data di sejumlah daerah seperti Papua dan Papua Barat.

"Catatan BPKP tentu saja sudah ditindaklanjuti, walau memang belum optimal," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2020.

Sejak tahun lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah meminta pemerintah memperbaiki 27,4 juta data peserta BPJS Kesehatan. "Dalam artian ada 17,17 juta NIK-nya itu tidak lengkap," kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Ardan Adiperdana dalam rapat bersama Komisi Kesehatan DPR pada Senin, 27 Mei 2019.

Kemudian 0,4 juta NIK atau nomor induk kependudukan berisi campuran alfa numerik. Selain itu, ada 10 juta lebih NIK ganda. Artinya, satu NIK digunakan oleh beberapa orang. Kemudian, ada juga fasilitas kesehatannya masih belum terisi.

Meski belum sepenuhnya rampung, tapi progress perbaikan sudah ada. Dari 27,4 juta data peserta, tinggal 4,6 juta data saja yang belum diperbaiki per 1 Mei 2020. "Dari 4,6 juta, 2,5 saat ini (per hari ini) juga sudah diselesaikan," kata Muhadjir.

Tapi masalah belum selesai sampai di situ. Muhadjir memastikan data penduduk miskin bertambah akibat Covid-19 ini. Dampaknya, penyesuaian harus dilakukan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muhadjir menjelaskan, hal ini berkaitan dengan masyarakat miskin yang harus menerima bantuan iuran BPJS dari pemerintah. Sejauh ini, Kementerian Sosial sudah memiliki data 20 juta penduduk miskin di dalam DTKS.

Data 20 juta ini sedang dibersihkan lagi. Lalu, data penduduk miskin baru sedang dikumpulkan di tingkat RT dan RW. Nantinya, data itu akan dimusyawarahkan di tingkat Desa dan Kelurahan.

Sehingga, akumulasinya akan jadi bahan penyempurnaan DTKS. "Saya mohon waktu," kata Muhadjir kepada anggota komisi.

Perbaikan data kepesertaan BPJS Kesehatan ini mendesak dilakukan, terutama kaitannya dengan rencana penghapusan kelas rawat inap yang rencananya diterapkan paling lambat tahun 2022. Pasalnya, data ini juga berkaitan dengan data peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang harus ditanggung pemerintah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

23 jam lalu

4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

Terdapat jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Pekerja Penerima Upah. Berikut perbedaannya.


268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

1 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan per Februari 2024, terdapat 268 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN.


Dua Tewas, Lebih 100 Orang Dirawat di Jepang akibat Suplemen Angkak

1 hari lalu

Tangkapan layar (kiri) salah satu suplemen kesehatan yang ditarik kembali oleh Kobayashi Pharmaceutical pada 22 Maret 2024. Beberapa produk lainnya, termasuk Mio Sparkling Sake Premium (Rose) (kanan), telah ditarik kembali sehubungan dengan meningkatnya kekhawatiran akan kesehatan.  (Gambar dan foto: situs Kobayashi Pharmaceutical dan Singapore Food Agency
Dua Tewas, Lebih 100 Orang Dirawat di Jepang akibat Suplemen Angkak

Dua orang tewas dan lebih dari 100 lainnya dilarikan ke rumah sakit di Jepang akibat mengonsumsi suplemen makanan angkak dalam waktu lama


Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Suasana Rumah Sakit Unpad. Foto : Unpad
Rumah Sakit Unpad Mulai Beroperasi, Pasien Belum Ditanggung BPJS Kesehatan

Tenaga kesehatan Rumah Sakit Unpad berasal dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Farmasi, dan Psikologi di Unpad.


7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

3 hari lalu

Pemeriksaan katarak. Dok. KMN EyeCare
7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut ini daftar penyakit mata yang ditanggung BPJS Kesehatan termasuk pemberian kacamata dengan skema subsidi.


Kabupaten Sukabumi Pertahankan UHC, Sekda: Masyarakat Berobat Langsung Dilayani

10 hari lalu

Kabupaten Sukabumi Pertahankan UHC, Sekda: Masyarakat Berobat Langsung Dilayani

Berbagai program terus disiapkan agar Kabupaten Sukabumi dapat mempertahankan UHC.


Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

11 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

Sebagai pengguna BPJS Kesehatan, Anda perlu tahu apa itu HFIS BPJS Kesehatan. Hal ini memudahkan dalam mendapatkan informasi faskes.


Apakah Operasi Lasik Mata Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Informasinya

21 hari lalu

Lasik merupakan operasi yang bisa menjadi solusi untuk penderita mata minus dan silinder. Lalu, apakah operasi lasik mata ditanggung BPJS Kesehatan? Foto: Canva
Apakah Operasi Lasik Mata Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Informasinya

Lasik merupakan operasi yang bisa menjadi solusi untuk penderita mata minus dan silinder. Lalu, apakah operasi lasik mata ditanggung BPJS Kesehatan?


Dukungan Infrastruktur Data Nasional Berperan dalam Program JKN

22 hari lalu

Dukungan Infrastruktur Data Nasional Berperan dalam Program JKN

BPJS Kesehatan melakukan pertukaran data dengan beberapa pemerintah/lembaga.