TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjelaskan keputusannya menunjuk sejumlah orang berlatar belakang aparat penegak hukum untuk menempati posisi di perusahaan pelat merah. Ia mengatakan setiap keputusannya itu didasari alasan dan kebutuhan BUMN.
"Misalnya di pertambangan terkadang ada konflik misalnya soal tanah atau perizinan yang tumpang tindih, ada juga isu sosial dengan masyarakat," ujar Erick dalam konferensi video, Jumat, 2020.
Ia mengatakan di setiap perusahaan pasti akan ditempatkan seseorang yang ahli. Misalnya ahli di industri, ahli keuangan, hingga ahli di bidang sosial. Menurut Erick, semua bidang keahlian mesti diseimbangkan, khususnya pada sektor-sektor strategis.
Selain sektor pertambangan, Erick mengatakan menempatkan tokoh berlatar belakang aparat di sektor asuransi. Sebab, belakangan ini banyak isu penipuan yang hingga kini masih mandek penyelesaiannya. Sehingga perlu ada penegakan hukum dan ahli keuangan di sektor tersebut.
"Ini balance saja, sama juga di Kementerian BUMN, background saya enterpreneur dan dua Wamen saya perbankan. Tapi deputi saya ada yang background-nya hukum, ada juga yang background-nya keuangan dari sektor swasta. Ada juga deputi SDM dari dari dalam BUMN perusahaan, ini balance yang baik," kata Erick.
Sejak dilantik menjadi menteri pada tahun lalu, Erick Thohir terus melakukan perombakan pada tubuh perseroan pelat merah. Tokoh dari berbagai latar belakang masuk menjadi petinggi BUMN, tak terkecuali golongan TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara.
Beberapa nama anggota militer maupun penegak hukum yang menjabat posisi di BUMN misalnya Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin. Selain di perseroan, ia menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Di perusahaan yang sama pun ada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari yang menempati posisi komisaris.
Selain itu, baru-baru ini juga Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
Di lain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.
CAESAR AKBAR
