Risma Jelaskan Protokol Kesehatan untuk Transportasi di Surabaya

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. ANTARA/Didik Suhartono

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. ANTARA/Didik Suhartono

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma meminta pengelola transportasi atau otoritas jasa angkutan di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu disiplin menjalankan protokol kesehatan guna menuju tatanan kehidupan normal baru.

    "Tujuannya tak lain, supaya perekonomian di sektor transportasi ini tetap berjalan," kata Risma di Surabaya, Jumat, 12 Juni 2020.

    Ia mencontohkan dalam protokol kesehatan itu disebutkan bahwa pengelola transportasi harus membentuk satgas yang bertugas mengontrol proses angkutan. Menurut dia, sopir bus juga bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan penumpang dan armadanya.

    "Jika ada penumpang dalam kondisi sakit batuk atau sesak nafas, maka sopir harus berani mengingatkan agar tidak menumpang," ujarnya.

    Selain itu, Risma menyebut ketika di dalam angkutan, pihak pengelola harus disiplin dalam mengatur jarak antarpenumpang. Misalnya di dalam bus tersebut kapasitas satu baris kursi diisi tiga orang, maka ke depan harus diisi dua penumpang.

    "Semua penumpang juga diwajibkan untuk menggunakan masker," katanya.

    Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya bersama jajaran kepolisian, TNI serta otoritas pengelola jasa angkutan transportasi darat, laut dan udara berkomitmen mewujudkan Transportasi Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Komitmen ini sebagai wujud bersama dalam rangka menjalankan protokol-protokol kesehatan secara disiplin di bidang transportasi untuk mencegah penularan Covid-19.

    Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya telah diatur tentang kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, mulai jasa angkutan transportasi konvensional maupun daring.

    "Di sini disebutkan semua, bahkan untuk yang bus konvensional dia harus menyediakan kendaraan yang sudah terdisinfektan setiap harinya, melengkapi krunya dengan APD (alat pelindung diri), terus memastikan bahwa semua penumpang dalam kondisi sehat," kata Tundjung.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.