Menteri KLHK Apresiasi Produsen yang Berkomitmen Kurangi Sampah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri LHK Siti Nurbaya.

    Menteri LHK Siti Nurbaya.

    INFO BISNIS — Menteri Siti Nurbaya mengapresiasi langkah proaktif dan konkret yang dilakukan oleh para produsen yang berkomitmen mengurangi sampah dari kegiatan usahanya. Hal tersebut sekaligus langkah nyata peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, sebagaimana diatur dalam Permen KLHK 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

    Ini merupakan benchmark penting bagi produsen bahwa peraturan lingkungan hidup tidak harus menjadi hambatan bagi sektor bisnis. Kegiatan bisnis yang selalu menjaga keselasaran dan keberlanjutan lingkungan adalah bisnis masa depan. Hal ini disampaikan Nurbaya dalam acara penyerahan penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah oleh Produsen dari KLHK secara virtual, Selasa, 9 Juni 2020.

    Nurbaya meminta perhatian lebih serius pada potensi meningkatnya jumlah komposisi dan ragam sampah plastik yang saat ini menjadi prioritas penanganan sampah secara nasional. Diperkirakan pada tahun 2050 akan bertambah menjadi dua kali lipat atau menjadi 35 persen dari saat ini bila tidak ada upaya luar biasa dari semua stakeholder.

    Selain upaya kebijakan luar biasa dari pemerintah dan peran serta masyarakat yang makin menguat dari tahun ke tahun, yang tak kalah penting dan strategis adalah peran dan tanggung jawab para pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barang dengan kemasan yang menghasilkan sampah, sebagaimana diatur dalam Permen KLHK 75/2019.

    Meski Permen ini memiliki tenggat waktu hingga 2028, tetapi komitmen produsen untuk menerapkan permen ini akan menentukan keberhasilan pengurangan sampah di indonesia.

    “Permen LKHK tentang Peta jalan ini memang semacam peraturan yang bentuknya seperti pedoman, mendorong. Jadi tidak mengatur sangsi, tetapi pasar makin menginginkan produsen yang lebih sustainable. Pemerintah tengah memikirkan insentif. Kalau disinsentif biarkan media dan masyarakat yang melihat performance mereka,” ujar Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B2, Rosa Vivien Ratnawati pada kesempatan yang sama.

    Vivien juga menyinggung salah satu produsen air minum kemasan yang menggunakan plastik sekali pakai yang banyak ditanyakan media dan masyarakat. Menurutnya media bisa memberikan disinsetif. 

    Sejalan dengan Vivien, terkait hal ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melihat munculnya air minum dalam kemasan (AMDK) galon sekali pakai itu merupakan kemunduran di tengah adanya upaya pemerintah untuk mengurangi keberadaan sampah plastik di masyarakat.   

    “Bagi YLKI yang sangat mendukung pembatasan bagi produk-produk yang memiliki eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, ini sebuah kemunduran. Seharusnya yang harus dilakukan kan ikut mengendalikan sampah plastik,” ujar Staf Peneliti YLKI, Nataliya Kurniati, Sabtu, 6 Juni 2020.

    Nataliya bahkan mempertanyakan bagaimana pengelolaan akhir dari AMDK galon sekali pakai itu. “Pastinya akan menjadi tambahan timbunan sampah nantinya. Apalagi kita melihat kondisi konsumen kita yang masih darurat literasi, masih darurat edukasi juga, belum bisa melakukan pengelolaan sampah yang baik,” tuturnya.

    Karenanya dia sangat menyesalkan keberadaan AMDK galon sekali pakai itu. “Mau dibuang kemana nanti sampah galon-galon itu jika perusahaan yang memproduksinya tidak ada tanggung jawab untuk menarik kembali sampah galonnya itu. Jadi kita harus mengejar agar ada upaya dari si produsen untuk mau mengangkut kembali sampah-sampah galon,” ucapnya.

    Menurutnya, sesuai Undang-Undang, produsen AMDK galon sekali pakai itu seharusnya disertai dengan tanggung jawab untuk melakukan Extended Producer Responsibility sebagaimana diatur Permen KLHK 75/2019. Untuk itu, produsen harus bisa membuktikan bahwa konsumennya benar-benar paham dengan product knowledge. Selain itu, harus ada edukasi yang diberikan perusahaan terhadap para pedagangnya.

    Setiap simpul rantai bisnis tersebut harus diberikan pemahaman bagaimana idealnya. Misalnya, ada tempat-tempat yang memang memungkinkan konsumen untuk bisa mengembalikan galon air setelah habis digunakan. “Toko-toko penjualan AMDK galon sekali pakai juga harus bersedia sebagai tempat pengepul sampah galonnya karena sudah menjadi reseller dari perusahaan,” ujar Natalya. Karenanya, dia berharap agar pemerintah segera bertindak terhadap si produsen AMDK sekali pakai ini. 

    Nataliya juga menuturkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konsumen itu juga harus cerdas, tidak cuma bisa memakai barang yang mereka jual saja. Begitu juga toko-toko penjual, harus tahu dan membaca term and condition produknya itu apa dan bagaimana cara penggunaannya.

    “Artinya, kalau misalkan sudah selesai, sudah habis digunakan, galonnya itu harus diapakan, apakah harus dibuang, membuangnya kemana,” katanya.

    Untuk itu, katanya, pemerintah harus bisa mengatur agar ketika di lapangan, kebijakan itu bisa berjalan dengan baik. Ada mekanisme kontrol dan evaluasi dari pelaku usahanya terhadap produk yang dijual serta tunduk kepada bagaimana arahan pemerintah. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.