TEMPO.CO, Jakarta - Kekhawatiran terjadinya lonjakan inflasi jika Bank Indonesia menambah uang beredar di masyarakat dinilai tidak beralasan.
Ekonom Core Piter Abdullah Redjalam mengatakan bahwa persoalan inflasi di Indonesia sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh faktor distribusi dan administered price bukannya jumlah uang yang beredar.
"Jadi ketika itu dianggap akan memicu lonjakan inflasi, menurut saya tidak tepat," kata Piter dalam sebuah diskusi, Rabu 10 Juni 2020.
Piter menambahkan rasio M0 atau total uang koin dan uang kertas yang beredar terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sangat rendah hanya 6 persen. Hal ini lebih rendah dibandingkan Thailand dan Kamboja.
Begitu pula dengan M2 atau pertumbuhan uang beredar dalam arti luas pada 2018 lalu hanya 38,8 persen. Angka ini masih kalah jika dibandingkan Malaysia yang lebih dari 100 persen. Apalagi, Jepang & China yang rasionya sampai 200 persen.
M2 adalah M1 uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa waktu sampai dengan 1 tahun.
Piter menganggap posisi negara saat ini dalam kekeringan likuiditas, melakukan pelonggaran likuditas tidak serta merta memberikan lonjakan uang yang beredar.
"Kalaupun ada lonjakan demand selama suplai aman, kekhawatiran soal lonjakan inflasi tak perlu terjadi," kata dia.
