TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui tidak habis pikir dengan alasan pemerintah mengucurkan penyertaan modal negara atau PMN untuk PT Hutama Karya (Persero). Adapun PMN yang disiapkan sebesar Rp 7,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera.
"Yang saya agak terkejut alasan mengapa Hutama Karya dibantu. Jadi di DPR kemarin dikatakan karena Hutama Karya menyelenggarakan proyek jalan tol yang padat karya, menyerap tenaga kerja. Masya Allah ini sudah keterlaluan ya, jalan tol sekarang tak ada tenaga kerjanya, semua alat-alat berat, ini dipaksakan," kata Faisal Basri dalam diskusi virtual Indef, Rabu 10 Juni 2020.
Hutama Karya memang mendapatkan dukungan dana dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Semula, PMN Hutama Karya hanya Rp 3,5 triliun, lalu belakangan dan ditambahkan Rp 7,5 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 11 triliun.
Menurut Faisal, ia tidak melihat ada banyak orang atau tenaga kerja bergerombol membangun jalan tol. Maka, ia pun berpendapat, jika ingin menyerap tenaga kerja yang banyak adalah dengan membangun jalan di desa. "Namun ini (pembangunan jalan tol) tidak padat karya sama sekali. Ini kita tidak pernah melihat ada sekumpulan orang bekerja bahu membahu di jalan tol. Jadi terlalu dipaksakan," ucapnya.
Bahkan, menurut Faisal Basri, pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu sebenarnya bisa ditunda. Sehingga, dananya bisa digunakan untuk memaksimalkan penanganan efek pandemi Covid-19.
Dari keputusan yang diambil pemerintah dalam menyalurkan PMN untuk BUMN ini, Faisal Basri menilai sudah bisa mencerminkan bagaimana pengelolaan BUMN mendatang. Keadaan yang sedang krisis ini, kata Faisal, akan semakin menunjukkan kinerja asli darj pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjelaskan alasan pemerintah menggelontorkan PMN kepada Hutama Karya saat rapat dengan Komisi Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa 9 Juni 2020. Ia mengatakan, proyek pengerjaan jalan Tol Trans Sumatera menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga, perlu ada tambahan modal agar pekerja dan perusahaan bisa tetap menjalankan pengerjaan proyek.
Selain itu, Erick menuturkan pemberian PMN sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Jadi, pertumbuhan ekonomi tak hanya terpusat di Jawa.
EKO WAHYUDI l BISNIS
