LPS Waspadai Tergerusnya Kepercayaan Deposan Karena Efek Covid-19

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah saat <i>open house</i> di rumah dinasnya di kawasan Kebayoran, Jakarta, Sabtu, 16 Juni 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah saat open house di rumah dinasnya di kawasan Kebayoran, Jakarta, Sabtu, 16 Juni 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mewaspadai tergerusnya kepercayaan deposan di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, LPS bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank dan Indonesia mengantisipasinya dengan langkah mitigasi seperti memberi stimulus di sektor perekonomian.

    "Juga LPS sendiri mengambil langkah menjaga kepercayaan deposan," kata Halim dalam diskusi virtual Rabu, 10 Juni 2020.

    Menurut dia, sektor perbankan berhadapan dengan risiko besar berupa naiknya kredit macet akibat pandemi Covid-19. Selain kredit macet, gejolak harga aset dan likuiditas perbankan bisa membuat kepercayaan deposan menurun.

    Di luar negeri pun, kata dia, serupa. Pemilik dana di pasar uang melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang memicu volatilitas luar biasa. Dampaknya di perbankan, kata dia, kepercayaan deposan akan tererosi.

    Karena itu LPS mengambil langkah-langkah mitigasi untuk menjaga kepercayaan deposan. Selain LPS, Halim mengatakan OJK mengambil langkah untuk mengurangi risiko kredit macet dan beban perbankan yang tinggi.

    Lalu ada juga risiko likuiditas yang ditangani Bank Indonesia melalui berbagai langkah kebijakan.

    Menurut Halim, Covid-19 juga menyebabkan adanya potensi gangguan dari sisi demand, PHK naik, pendapatan turun, dan konsumsi turun. Dia memperkirakan kuartal II 2020, Badan Pusat Statistik akan mengeluarkan rilis pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan karena permintaan dan pasokan turun.

    "Penghentian aktivitas bisnis produksi pada umumnya, gangguan supply chain, membuat penjualan menurun sehingga terjadi kerugian. Break event point tidak tercapai. Dalam rangka efisiensi, perusahaan akan melakukan PHK. Ini situasi internal kita di dalam negeri," kata dia.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.