2019, Astra Otoparts Bukukan Laba Bersih Rp 739,7 Miliar

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur Astra Otoparts, Hamdhani Dzulkarnaen Salim usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sumber: swa.co.id

    Presiden Direktur Astra Otoparts, Hamdhani Dzulkarnaen Salim usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sumber: swa.co.id

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Otoparts Tbk (Perseroan) membukukan laba bersih Rp739,7 miliar pada 2019. Presiden Direktur PT Astra Otoparts Tbk Hamdhani Dzulkarnaen Salim mengucapkan terima kasih untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder atas dukungan penuh yang diberikan.

    "Astra Otoparts dapat terus berkarya dan meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 739,7 milliar pada tahun 2019," kata Hamdhani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2020.

    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat atau RUPST) Astra Otoparts menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 739.7 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp 294 miliar atau kurang lebih 40 persen dari laba bersih dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp 61 setiap saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 91,57 miliar atau sebesar Rp 19 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2019.

    Sisanya sebesar Rp 202,4 miliar atau sebesar Rp 42 setiap saham akan dibayarkan pada 9 Juli 2020 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

    RUPST Astra Otoparts memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

    Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

    Perseroan tidak menetapkan cadangan khusus mengingat jumlah minimal cadangan khusus yang dipersyaratkan dalam pasal 70 UUPT telah terpenuhi; dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja dan investasi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.