Edhy Prabowo Bandingkan Keuntungan Bisnis Udang dengan Berkebun

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan potensi keuntungan yang sangat menjanjikan dalam bisnis udang. Bahkan dia menganggap bisnis udang bisa untung lebih besar dibandingkan dengan berbisnis di sektor usaha lainnya.

    "Dalam usaha berkebun karet atau sawit, pelaku usaha hanya mendapat penghasilan sekira Rp 15 juta per hektare per tahun. Tapi bayangkan kalau kita berbisnis udang dengan intensifikasi padat tebar 200 ekor per meter persegi, penghasilan yang diraup bisa sampai Rp 500 juta per tahun," kata Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2020.

    Selain itu, ujar dia, tidak hanya dari segi penghasilan, sektor budidaya bisa menyerap tenaga kerja seiring dengan berkembangnya usaha.

    Sebagai contoh, lanjut Edhy, dibutuhkan sekitar lima orang untuk melakukan budidaya seluas satu hektare. "Jika satu hektare secara intensif memperkerjakan lima orang, maka akan banyak tenaga kerja yang terlibat," kata dia.

    Edhy menegaskan komitmennya dalam memudahkan masyarakat, baik perizinan hingga akses pemodalan. Saat ini pemerintah memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen dengan agunan berupa usaha. Adapun anggaran program KUR yang disiapkan mencapai Rp 195 triliun.

    Tak hanya itu, KKP memiliki skema lain bagi masyarakat yang ingin mengakses pemodalan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Skema tersebut melalui dana BLU-LPMUKP dengan bunga hanya 3 persen per tahun.

    "Ini semua bisa diakses untuk kepentingan bisnis produktif. Apalagi usaha budidaya udang yang nyata menguntungkan dan bankable," ujarnya.

    Guna memenuhi target peningkatan produksi udang, KKP akan mengembangkan model kawasan budidaya udang di berbagai daerah.

    Tahun ini, KKP menargetkan lima lokasi pengembangan yakni di Aceh Timur, Sukabumi, Sukamara, Buol dan Lampung Selatan.

    KKP juga memastikan model ini bisa menjadi rujukan untuk direplikasi baik oleh investor, maupun kalangan masyarakat.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.