TEMPO.CO, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pemerintah bakal memperlebar insentif terkait stimulus pemulihan ekonomi nasional. Industri swasta, katanya, juga akan menjadi sasaran insentif baru kelak. "Akan dibahas soal keringanan biaya listrik," katanya, Selasa 9 Juni 2020. Dalam penjelasannya, Agus mengatakan usulan keringanan tarif listrik bakal menyasar pelanggan premium industri.
Kelompok pelanggan dari kalangan industri, kata Agus, bisa memperoleh keringanan tarif untuk 40 jam konsumsi listrik. Adapun alokasi stimulus tarif listrik tersebut diperkirakan ada di kisaran Rp 1,8 triliun dengan periode pemberlakuan per April-Desember 2020.Selain tarif listrik, Agus mengatakan juga siap memfasilitasi pembahasan stimulus ihwal restrukturisasi kredit dan kredit modal kerja.
Berbagai rancangan stimulus tersebut, katanya, bakal dibahas di tingkat menteri bidang ekonomi. "Hari ini (kemarin) akan dibahas lagi bersama Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto)," ujar Agus.
Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian Raden Pardede mengatakan pembahasan ihwal insentif tambahan seperti kredit modal untuk segala segmen mulai dari usaha kecil, menengah, Badan Usaha Milik Negara, hingga swasta diupayakan segara berlaku. Meski begitu, dia mengatakan insentif modal kerja bakal lebih dulu menyasar UKM dan BUMN. “Lebih mudah karena cukup menempatkan uang negara di Bank Negara dan lembaga pembiayaan,” kata Raden.
Dia memprediksi insentif bisa berlaku di bulan ini. Adapun untuk kalangan swasta diupayakan bisa berlaku akhir Juni atau awal bulan mendatang. Dia mengatakan, sesuai skema yang disusunnya, bulan Juni adalah momentum perbaikan ekonomi negara yang terperosok tajam hingga tumbuh negatif sejak Maret lalu. “Kalau semua lancar, termasuk aspek kesehatan tak memburuk, ekonomi bisa kembali normal seperti sebelum pandemik di tahun 2022 atau 2023,” ujarnya.
Pemerintah, kata Raden, juga menampik jika dikatakan mendahulukan kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan. Dia mengatakan skema yang digunakan pemerintah menempatkan pertimbangan ekonomi di nomor tiga dari prioritas. Posisi pertama dan kedua, katanya, bermuara pada perkembangan pandemi dan psikologi masyarakat terhadap dinamika kesehatan yang terjadi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan stimulus yang ada sekarang untuk swasta bisa dibilang tak terasa. Musababnya, kata dia, pelaku usaha juga kehabisan sumber daya untuk memenuhi aspek penting agar pelaku usaha bisa menormalkan bisnisnya seperti listrik dan modal kerja. “Makanya kami berulang kali minta ke pemerintah,” ujar Benny.
Ketua Asosiasi Peritel Indonesia Roy Mandey mengatakan bakal siap mengikuti semua arahan pemerintah terkait keamanan kesehatan masyarakat. Yang penting, kata dia, pengusaha kembali diperbolehkan untuk memulai usahanya kembali. Toh menurutnya, aktivitas ekonomi juga tak bisa pulih seperti sedia kala begitu pelonggaran pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi dilakukan. Dia memprediksi hingga akhir tahun geliat ekonomi, khususnya di sektor ritel baru pulih 25-50 persen. “Tahun depan juga untuk bisa 100 persen sulit,” ujarnya.
CAESAR AKBAR
