Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemda Sumut Alihkan 50 Persen Anggaran Proyek Fisik untuk Covid

image-gnews
Gubernur Sumatera Utara Terima Bantuan  APD Covid-19 dari BBPLK Medan
Gubernur Sumatera Utara Terima Bantuan APD Covid-19 dari BBPLK Medan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Utara Yosi Sukmono mengatakan ada penyesuaian target capaian pembangunan karena realokasi anggaran dan refocusing kegiatan akibat Covid-19. Penyesuaian berupa penundaan maupun pembatalan proyek fisik pemda Sumut seperti pembangunan jalan dan irigasi, serta kegiatan rutin seperti rapat.

Sekitar 50 persen pekerjaan fisik harus ditunda karena realokasi anggaran. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyebut realokasi anggaran mencapai Rp1,5 triliun pada APBD 2020, dalam tiga tahap. 

"Rata-rata berkurang 50 persen, baik proyek fisik maupun kegiatan rutin. Maka ketemu angka itu [realokasi Rp1,5 triliun]," katanya kepada Bisnis kepada Minggu 7 Juni 2020.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatra Utara Effendy Pohan mengatakan, tahun ini ada 84 paket pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan dan jembatan. Total nilai proyek sekitar Rp500 miliar - Rp600 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatra Utara Ismael P Sinaga mengatakan ada penyesuaian APBD 2020 akibat Covid-19. Penyebaran virus corona membuat pendapatan daerah menurun, sehingga ada koreksi belanja untuk menutup defisit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Potensi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp1,02 triliun dari target Rp13,8 triliun. Adapun, koreksi belanja daerah sebesar 15,21 persen dari total belanja APBD 2020 sebesar Rp14,08 triliun.

Dia mengatakan seiring dampak Covid-19 yang memengaruhi pendapatan daerah, maka akan terjadi pembatalan maupun penundaan atas pengadaan barang dan jasa, pekerjaan atau proyek fisik yang telah dianggarkan.

"Banyak kegiatan yang harus diefisiensikan seperti kegiatan rutin berupa rapat-rapat. Banyak yang ditunda dan dikurangi, termasuk pekerjaan fisik di Dinas Cipta Karya," katanya kepada Bisnis pada pekan lalu.

Yosi menambahan penyesuaian APBD telah disampaikan kepada DPRD Sumatra Utara. "Sudah disampaikan. Finalisasinya pada rapat anggaran perubahan nanti," imbuhnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

13 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Susun Regulasi Terkait Karhutla

13 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Susun Regulasi Terkait Karhutla

Regulasi dinilai penting karena akan mempengaruhi perumusan program dan anggaran penanganan kebakaran.


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Gabungan Industri Pariwisata Sebut Pemda Ogah Terapkan Insentif Fiskal Pajak Hiburan

26 Januari 2024

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani (tengah) bersama Hotman Paris, Inul Daratista, dan pengusaha hiburan lain usai mengunjungi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas pajak hiburan pada Jumat, 26 Januari 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gabungan Industri Pariwisata Sebut Pemda Ogah Terapkan Insentif Fiskal Pajak Hiburan

Pajak hiburan jenis tertentu sebesar 40-75 persen tengah diprotes oleh pengusaha hiburan.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).