Kasus Illegal Fishing: 2 Orang Divonis Bersalah, 7 Akan Disidang

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com

    Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu mengatakan sebanyak tujuh tersangka kasus illegal fishing oleh kapal ikan asing segera dibawa ke persidangan. Ada pula dua terdakwa yang sudah mendapat putusan hakim tetap (inkracht) setelah menjalani peradilan di PN Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 

    ”Kami sudah menyerahkan dua terdakwa yang dititipkan di Rumah Penampungan Sementara Pangkalan PSDKP Batam kepada pihak Kejaksaan Negeri Karimun untuk segera menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim,” kata Haeru melalui keterangan resmi, Sabtu, 6 Juni 2020.

    Serah terima yang dilaksanakan pada Rabu lalu tersebut dilakukan untuk terdakwa yang merupakan nakhoda kapal ikan SLFA 2030 dan terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal ikan SLFA 4429. Kedua Nakhoda tersebut merupakan awak kapal berkewarganegaraan Myanmar.

    Haeru menambahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, kedua terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan diputus bersalah karena melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

    Haeru juga mengapresiasi PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Batam, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Pengadilan Perikanan PN Tanjung Pinang yang telah bekerja dengan baik dalam penanganan kasus illegal fishing kedua kapal tersebut.

    Sebelumnya diketahui, KM. SLFA 2030 dan KM. SLFA 2249 yang merupakan KIA berbendera Malaysia, dinakhodai oleh terdakwa, telah melakukan illegal fishing di perairan teritorial WPP-NRI 571 Selat Malaka dengan menggunakan alat penangkapan ikan trawl. Kedua kapal ikan asing itu dilumpuhkan Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP-kkp Hiu 03 pada 12 April 2020.

    Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Drama Panca Putra menambahkan selain vonis atas dua terdakwa pelaku illegal fishing, Ditjen PSDKP-KKP memberikan konfirmasi atas penyelesaian proses penyidikan terhadap 7 kasus terkait illegal fishing dan destructive fishing yang ditangani oleh PPNS Perikanan pada Pangkalan PSDKP Bitung.

    ”Tujuh kasus terkait illegal fishing dan destructive fishing yang ditangani oleh PPNS Perikanan pada Pangkalan PSDKP Bitung telah dinyatakan lengkap (P-21) dan tersangka serta barang bukti telah kami serahkan kepada Kejaksaan Negeri Bitung pada Kamis (4/6)”, kata Drama.

    Keempat tersangka merupakan pelaku illegal fishing. Selain itu, juga diserahkan AD (WNI), FP (WNI) dan IT (WNI) yang merupakan tersangka pelaku pengeboman ikan.

    ”Para PPNS Perikanan telah bekerja maksimal sehingga seluruh berkas penyidikan dinyatakan lengkap, ketujuh tersangka tersebut akan segera menjalani proses persidangan,” kata Drama.

    Sementara itu selama 2020, PPNS Perikanan KKP telah melakukan proses hukum terhadap 51 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian, 14 kasus masih dalam proses penyidikan, 10 kasus telah P-21, 12 kasus dalam tahap II, 2 kasus dalam proses persidangan dan 13 kasus telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.