New Normal, Organda Usul Armada Transportasi Umum Ditambah

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang menaiki bus TransJakarta di Jakarta, Jumat, 10 April 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Penumpang menaiki bus TransJakarta di Jakarta, Jumat, 10 April 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengusulkan armada transportasi umum ditambah seiring kebijakan pembatasan penumpang selama masa kenormalan baru atau new normal. Kenormalan baru membuka kembali aktivitas ekonomi yang sempat dikunci dengan mewajibkan kepatuhan pada protokol kesehatan.

    "[Saya] Mengusulkan jumlah bus diperbanyak dengan jumlah penumpang yang dibatasi sehingga kendaraan umum dapat terjaga kapasitasnya," ujar Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetomo dalam diskusi daring, Sabtu, 6 Juni 2020.

    Adrianto mengatakan kebijakan pembatasan penumpang 50 persen dari kapasitas kendaraan secara langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan penyedia transportasi. Organda khawatir, arus kas perusahaan akan tergerus akibat penerapan kebijakan tersebut.

    Menurut dia, penambahan armada bisa dilakukan dengan mengalihkan fungsi kendaraan di sektor yang sedang tidak beroperasi.

    Misal, armada untuk kegiatan pariwisata bisa dialihkan untuk kendaraan penumpang. Dia menambahkan, perusahaan penyedia jasa transportasi umum dapat menentukan jumlah kendaraan yang perlu disediakan.

    Selain itu, keterlibatan pemerintah diperlukan dalam menjamin akses alat-alat rapid test bagi seluruh level masyarakat. Organda menilai aksesibilitas rapid test diperlukan untuk menjaga kondusivitas kendaraan umum.

    Selama masa Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengaturan mudik oleh pemerintah dinilai memiliki efek plus-minus.

    Menurut Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono, aturan tersebut menahan perluasan infeksi virus corona Covid-19 ke luar. Namun di sisi lain, aturan itu menyebabkan tekanan ekonomi dan peningkatan transmisi lokal.

    Terkait dengan hal itu, pemerintah dinilai harus mampu bertindak inovatif untuk menyeimbangkan kedua hal di atas. "Utamakan nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik," kata Agus.

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, terdapat 249.416 orang yang data ke Jawa Tengah setelah pemerintah melakukan pelarangan mudik. Mayoritas pemudik menggunakan sepeda motor dan tidak disertai dengan surat keterangan sehat.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.