Ombudsman Temukan Maladministrasi Program Lama Tabungan Perumahan

(Kiri-kanan) Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengelar konferensi pers usai mengelar pertemuan membahas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu 29 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menyampaikan catatan evaluasi dari pelaksanaan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) terdahulu, ketika masih berada di bawah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) – PNS. Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan lembaganya menemukan sejumlah aduan mulai dari maladministrasi hingga persoalan penanganan klaim manfaat.

“Kebanyakan pesertanya sudah pensiun lalu ingin mengambil manfaatnya, tapi kemudian dipersulit,” katanya kepada Tempo, Kamis 4 Juni 2020.

Alamsyah berujar hal itu tak bisa diabaikan dan harus menjadi perhatian BP Tapera, yang akan mengintegrasikan seluruh peserta eks Bapertarum-PNS. Terlebih, program ini juga diperluas dengan mengikutsertakan pekerja dari sektor swasta. “Jadi langkah pertama kami minta BP Tapera untuk membereskan kewajiban-kewajiban masa lalu yang masih menggantung.” 

Berikutnya, Ombudsman menyoroti perihal pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera. Alamsyah pun merujuk kepada beberapa kasus pengelolaan investasi dana publik, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan ASABRI beberapa waktu lalu. “Investasinya ke mana saja harus dibuka lebih detil, apalagi Tapera dalam pemupukan dananya menggunakan Manajer Investasi,” katanya. “Pihak Manajer Investasi yang ditunjuk harus bersedia terbuka kepada publik, karena selama ini yang terjadi begitu masuk hilang, sudah dianggap urusan privat.”

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso turut mengingatkan BP Tapera agar menerapkan kaidah good governance atau tata kelola yang baik. “Prinsipnya sama dengan lembaga keuangan lainnya, jadi good governance harus dipenuhi, stance OJK begitu,” ucap Wimboh. 

Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro memastikan pengelolaan dana program Tapera akan dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan akuntabel. Simpanan dana peserta akan dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Kustodian, dan Manajer Investasi. “Peserta akan dapat memantau hasil pengelolaan simpanannya setiap saat melalui berbagai kanal informasi yang disediakan oleh BP Tapera dan KSEI,” kata Eko. 

FAJAR PEBRIANTO






Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

28 menit lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

2 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

3 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

4 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

4 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

7 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

8 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

9 hari lalu

1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

Ombudsman sebelumnya menerima laporan bahwa 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura tertahan di Badan Karantina Pertanian sejak pekan lalu akibat


1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

9 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

Ombudsman RI menerima laporan produk impor hortikultura tertahan sejak pekan lalu.


BP Tapera Sebut Pembiayaan Kredit Perumahan Lampaui Target, Mayoritas ke Pekerja Swasta

10 hari lalu

BP Tapera Sebut Pembiayaan Kredit Perumahan Lampaui Target, Mayoritas ke Pekerja Swasta

BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 200 ribu unit senilai Rp 23 triliun hingga akhir 2022.