Kompensasi PLN dan Pertamina Tak Masuk Program Pemulihan Ekonomi

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

TEMPO.CO, JakartaKepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pembayaran kompensasi untuk PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tidak masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional alias PEN.

"PEN itu yang Covid related, kompensasi untuk PLN dan Pertamina tidak masuk PEN," ujar dia dalam konferensi video, Kamis, 4 Juni 2020. Ia mengatakan pembayaran kompensasi itu adalah pemenuhan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mengharuskan pemerintah membayarkan utang kompensasi.

Kompensasi itu dibayarkan apabila subsidi untuk Badan Usaha Milik Negara lebih kecil daripada realitanya. Artinya, pada realisasinya kocek yang dikeluarkan perseroan lebih tinggi dari yang dianggarkan pada APBN.

Selama ini, kata Febrio, pemerintah seakan-akan menunda pembayaran kompensasi kepada perseroan lantaran melihat dua perusahaan pelat merah itu masih cukup kuat menanggung beban keuangan tersebut. Namun, dalam kondisi saat ini, ia melihat perseroan membutuhkan dukungan pemerintah. Sehingga, kompensasi tersebut disiapkan untuk menunaikan kewajiban pemerintah.

"Kami tidak klaim kompensasi sebagai pemulihan ekonomi nasional. itu kewajiban pemerintah untuk dibayar, PEN tidak termasuk itu. PEN adalah apa yang dilakukan perbaiki perekonomian akibat Covid-19," ujar Febrio.

Pemerintah menganggarkan Rp 90,42 triliun untuk pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina. Rinciannya, Pertamina akan mendapat Rp 45 triliun, sementara PLN akan mendapat Rp 45,2 triliun.

Berdasarkan bahan pemaparan BKF, untuk PLN pembayaran kompensasi diusulkan di bayar penuh pada tahun ini. Adapun untuk Pertamina disarankan dibayarkan 50 persen pada tahun ini dan sisanya diangsur sampai dengan 2022.






Buruh Tolak Migrasi Kompor Induksi: Masih Banyak Daerah yang Listriknya Memprihatinkan

11 jam lalu

Buruh Tolak Migrasi Kompor Induksi: Masih Banyak Daerah yang Listriknya Memprihatinkan

Bos PLN sebelumnya memastikan tak ada perubahan daya listrik pelanggan jika terjadi migrasi kompor listrik.


Migrasi ke Kompor Listrik, Pemilik Rumah Makan di Tangerang Cerita Masih Sering Terjadi Pemadaman

14 jam lalu

Migrasi ke Kompor Listrik, Pemilik Rumah Makan di Tangerang Cerita Masih Sering Terjadi Pemadaman

Sejumlah pemilik restoran di Tangerang menilai program migrasi ke kompor listrik belum akan efektif karena saat ini masih sering terjadi pemadaman.


Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

16 jam lalu

Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

Bos PLN memastikan daya listrik masyarakat penerima program kompor listrik tak berubah. "Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA."


PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

18 jam lalu

PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

PLN akan berfokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba migrasi ke kompor listrik.


Menguak Kurangnya Efisiensi Kompor Gas dan Penyebabnya

1 hari lalu

Menguak Kurangnya Efisiensi Kompor Gas dan Penyebabnya

Kelebihan pasokan listrik dan impor LNG yang dilakukan Indonesia kemungkinan menjadi alasan dibalik kurangnya efisiensi kompor gas di Indonesia.


Pakar Ungkap Penyebab Pertamax Lebih Irit dari Pertalite

2 hari lalu

Pakar Ungkap Penyebab Pertamax Lebih Irit dari Pertalite

Perbincangan soal Pertalite lebih boros ketimbang Pertamax ramai di media sosial. Sejumlah pakar menyoroti isu ini.


Isu Pertalite Lebih Boros daripada Pertamax, Pakar ITB Minta Pertamina Cek ke Lapangan

2 hari lalu

Isu Pertalite Lebih Boros daripada Pertamax, Pakar ITB Minta Pertamina Cek ke Lapangan

Pertamina mengklaim kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak berubah.


Kompor Induksi Masih Diuji Coba, Menteri ESDM Sebut Perlu Tambahan Daya untuk Listrik 450 Watt

3 hari lalu

Kompor Induksi Masih Diuji Coba, Menteri ESDM Sebut Perlu Tambahan Daya untuk Listrik 450 Watt

ESDM menyebut perlu ada tambahan daya bagi listrk 450 watt agar bisa mengakses kompor listrik induksi.


Kompor Listrik Diklaim 40 Persen Lebih Murah dari LPG, Energy Watch: Tak Sebesar Itu

3 hari lalu

Kompor Listrik Diklaim 40 Persen Lebih Murah dari LPG, Energy Watch: Tak Sebesar Itu

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan penggunaan kompor listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan gas LPG.


Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

4 hari lalu

Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

Sri Mulyani mengusulkan agar PMN kepada 8 BUMN diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara.