TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB tidak bisa langsung mengembalikan perekonomian seperti sebelumnya.
Sebab, pada kondisi normal pun masih ada sejumlah pembatasan yang berlaku. Pembatasan tersebut diperkirakan bisa memengaruhi kinerja sektor ekonomi yang membutuhkan mobilitas, misalnya perdagangan dan pabrik.
"Kalau mereka tergantung kepada mobilitas, sudah pasti pembatasan yang masih ada tidak akan membuat pelonggaran PSBB ini atau new normal ini membuat mereka produksinya kembali menjadi normal," ujar dia dalam konferensi video, Kamis, 4 Juni 2020. "Mungkin masih jauh, ini lah yang kami antisipasi."
Protokol new normal, menurut Febrio, sudah disiapkan oleh sejumlah pihak. Protokol tersebut pun sudah disiapkan di Kementerian Keuangan. Berdasarkan protokol yang sudah disiapkan itu, ia meyakini bahwa kondisinya tidak akan kembali menjadi 100 persen seperti dulu. Misalnya saja saat ini mayoritas pegawai masih bekerja di rumah.
Transisi dari kebijakan bekerja di rumah menjadi bekerja di kantor, menurut Febrio, diperkirakan akan berlangsung bertahap dan tidak secara tiba-tiba 100 persen pegawai masuk kantor lagi. "Saya pikir semua perusahaan juga demikian, jadi ada tahapan-tahapan," tuturnya.
Meskipun demikian, ia meyakini ada sektor yang bisa tetap produktif dengan bekerja dari rumah. "Tapi mayoritas dari aktivitas ekonomi, ada yang membutuhkan mobilitas terutama sektor perdagangan dan pabrik."
Persoalan berikutnya, tutur Febrio, kondisi penyebaran Covid-19 pun berbeda-beda di berbagai wilayah. Artinya, meskipun saat ini terlihat bahwa PSBB akan mulai melonggar di Jabodetabek, ada daerah lain yang bisa saja membutuhkan pembatasan.
"Ini yang membuat kita harus antisipasi bahwa masalah Covid ini belum akan segera selesai. Dengan adanya new normal ini juga tidak akan seragam di seluruh Indonesia," tutur Febrio.
