Tolak Program Iuran Wajib Tapera, Apindo: Kami Keberatan

Petugas Bank Tabungan Negara (BTN) kantor Cabang Surakarta memberikan penjelasan kepada muda-mudi perihal kredit Perumahan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 24 Februari 2020. Program kredit perumahan BTN tersebut menyasar kepada kelompok milenal.Tempo/Bram Selo Agung Mardika

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai protes dari pelaku usaha. Pasalnya, program tabungan tersebut juga mewajibkan iuran simpanan untuk pekerja swasta dengan besaran 3 persen dari upah atau penghasilan, yang akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. 

“Kami sedari awal keberatan dan menolak program ini, kenapa harus ada tabungan lagi padahal sudah ada BPJamsostek ,” ujar Ketua Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Johnny Darmawan kepada Tempo, Rabu 3 Juni 2020. 

Johnny mengatakan Tapera dinilai tidak diperlukan oleh pekerja formal yang telah menjadi peserta BPJamsostek. Sebab, BPJamsostek sejatinya telah memiliki manfaat layanan tambahan, di mana pekerja bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan.

“Kenapa harus ada dualisme, kenapa bukan dana BPJamsostek itu saja yang dioptimalkan,” katanya, Adapun Tapera memang mengalami perluasan jangkauan peserta program setelah pengelolanya bertransformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, Bobby Gafur Umar menambahkan dengan tetap ditekennya beleid Tapera di tengah derasnya penolakan, pelaku usaha seakan tak punya pilihan selain mematuhinya. “Otomatis akan ada penyesuaian dari pengusaha dengan lebih efisien lagi menjalankan usahanya, dan mendorong peningkatan produktivitas sebagai kompensasi,” ucapnya. 

Tak hanya pemberi kerja yang keberatan, penolakan juga disuarakan oleh Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia. “Di tengah banyaknya gelombang PHK dan kondisi ekonomi yang sulit, lagii-lagi pemerintah membuat keputusan yang menyakiti hati para pekerja,” ujar Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat. Terlebih, selama ini asosiasi kata dia juga tidak dilibatkan dalam pembahasan penyelenggaraan Tapera, termasuk soal besaran iuran yang dikenakan. “Harusnya kalau ingin membuat regulasi apa pun terkait pekerja, ada perwakilan pekerja yang dilibatkan, tapi seperti sebelum-sebelumnya kami dilewatkan.” 

Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro mengungkapkan kehadiran program tabungan perumahan diharapkan dapat mengatasi permasalahan backlog perumahan dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian. “Pemerintah akan melakukan pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke dalam dana Tapera pada 2021,” kata Eko. 






Riza Patria: Usulan Pengaturan Jam Kerja Masih DIbahas

1 hari lalu

Riza Patria: Usulan Pengaturan Jam Kerja Masih DIbahas

Polda Metro Jaya mengusulkan ada pengaturan jam kerja karyawan di DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

1 hari lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Migrasi Kompor Listrik, Erick Thohir: Bisa untuk Penghuni Apartemen atau Perumahan

4 hari lalu

Migrasi Kompor Listrik, Erick Thohir: Bisa untuk Penghuni Apartemen atau Perumahan

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana telah menyatakan pemerintah siap membagikan paket kompor listrik dengan harga sekitar Rp 1,8 juta.


Protes Penebangan Pohon Peneduh Jalan, Warga Mega Cinere Depok Somasi Pengurus Lingkungan

8 hari lalu

Protes Penebangan Pohon Peneduh Jalan, Warga Mega Cinere Depok Somasi Pengurus Lingkungan

Penebangan pohon itu tidak sesuai dengan Perda Kota Depok No. 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup


BP Tapera Sebut Pembiayaan Kredit Perumahan Lampaui Target, Mayoritas ke Pekerja Swasta

10 hari lalu

BP Tapera Sebut Pembiayaan Kredit Perumahan Lampaui Target, Mayoritas ke Pekerja Swasta

BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 200 ribu unit senilai Rp 23 triliun hingga akhir 2022.


BTN Tambah Modal Lewat Rights Issue, Dirut: untuk Pembiayaan KPR Subsidi dan Non Subsidi

10 hari lalu

BTN Tambah Modal Lewat Rights Issue, Dirut: untuk Pembiayaan KPR Subsidi dan Non Subsidi

Bank BTN melakukan penambahan modal lewat rights issue yang seluruhnya digunakan untuk ekspansi kredit perseroan.


Anies Baswedan Jamin Rumah DP Nol Rupiah Berlanjut Meski Ia Tak Lagi Menjabat

18 hari lalu

Anies Baswedan Jamin Rumah DP Nol Rupiah Berlanjut Meski Ia Tak Lagi Menjabat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin program rumah DP Nol Rupiah akan tetap berlanjut meski bulan depan ia tak lagi menjabat


BP Tapera Tanamkan Rp 169,5 Miliar di Pasar Uang Syariah

19 hari lalu

BP Tapera Tanamkan Rp 169,5 Miliar di Pasar Uang Syariah

KIK Pemupukan Dana Tapera Pasar Uang Syariah merupakan produk di pasar modal yang diperuntukkan bagi pengelolaan Dana Pemupukan Dana Tapera.


Buruh Ancam Mogok Nasional, APINDO: Perlu Dibicarakan Baik-baik

19 hari lalu

Buruh Ancam Mogok Nasional, APINDO: Perlu Dibicarakan Baik-baik

Apindo pun meminta buruh membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan perusahaan masing-masing.


Serukan Mogok Nasional pada November, Buruh: Mogok Kegiatan Produksi Secara Total

20 hari lalu

Serukan Mogok Nasional pada November, Buruh: Mogok Kegiatan Produksi Secara Total

Kalangan buruh mengancam akan terus berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM dan berecana menggelar gerakan mogok nasional bulan November,